Pemerintah Belum Bentuk Satgas Khusus Karhutla, Mensesneg Sebut Koordinasi Kuat
Jakarta, Maret.id — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tidak akan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Prasetyo menegaskan bahwa penanganan karhutla saat ini telah dilakukan melalui koordinasi lintas sektor yang solid. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah meningkatkan peralatan dan personel untuk mempercepat proses pemadaman.
“Saya kira belum karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” ucap Prasetyo, Minggu, 23 Agustus 2026.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memenuhi berbagai kebutuhan operasional di lapangan, termasuk helikopter untuk water bombing dan alat pelindung diri. Penambahan pasukan juga telah dilakukan.
“Kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan, termasuk heli water bombing, termasuk APD dan penambahan pasukan sudah semua dikerjakan,” kata Prasetyo.
Politikus Partai Gerindra ini juga mengungkapkan bahwa tiga batalion tambahan telah mulai beroperasi di wilayah yang terdampak karhutla.
Prasetyo menegaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah. “Sama-sama kita keroyok,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa perhatian penanganan karhutla telah dibagi berdasarkan wilayah untuk mempercepat respons. Beberapa pejabat setingkat menteri diberikan tanggung jawab untuk wilayah tertentu, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kepala Staf Angkatan Darat juga mendapat tanggung jawab atas salah satu wilayah penanganan. “Ya ada Menko Polkam, ada Menko PMK, kita bagi semua, KSAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah,” jelas Prasetyo.
Meskipun demikian, Prasetyo menekankan bahwa pembagian wilayah tidak berarti pejabat yang ditugaskan hanya bertanggung jawab terhadap wilayah tertentu.
