Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pekanbaru, Riau, pada Senin, 24 Agustus 2026. Rapat ini dilakukan setelah tiba di Lanud Roesmin Nurjadin sekitar pukul 10.45 WIB.
Setelah turun dari pesawat kepresidenan, Prabowo disambut oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menggunakan kendaraan Maung MV buatan PT Pindad untuk menuju Posko Aju guna menerima laporan mengenai situasi karhutla di Riau.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang bertindak sebagai moderator dan dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait. Di antara mereka adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta pejabat dari beberapa instansi seperti BMKG, Basarnas, dan BPBD. “Telah hadir beberapa menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta dari pimpinan daerah, Gubernur, PLT Gubernur, Pangdam, Kapolda, kemudian masing-masing pejabat dari BMKG, Basarnas, BPBD, dan perangkat lainnya,” kata Teddy.
Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, M. Edy Afrizal, memaparkan situasi terkini terkait karhutla. Ia menyebutkan bahwa angka kejadian karhutla pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dipicu oleh fenomena El Nino yang sangat kuat. Hingga 23 Agustus 2026, tercatat 306 hotspot terdeteksi di Riau, dengan tujuh titik api di empat kabupaten.
Seskab Teddy sebelumnya mengungkapkan bahwa kunjungan Prabowo ke Riau bertujuan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan terpadu. “Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan,” ujar Teddy.
Selanjutnya, perhatian Presiden tidak hanya tertuju pada pemadaman titik api, tetapi juga pada penguatan sistem pencegahan. Koordinasi antara pemerintah daerah, terutama antara gubernur, pangdam, dan kapolda, dinilai perlu ditingkatkan agar kebakaran tidak kembali terjadi.
Pemerintah didorong untuk membangun sistem pencegahan yang kuat dan permanen, sehingga penanganan karhutla tidak selalu bersifat reaktif setiap musim kemarau. “Sistem pencegahannya harus diperkuat. Mulai dari sumur bor dan embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa rawan Karhutla. Pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul,” imbuh Teddy.
