Kritik Rakyat Jangan Dibungkam, Kepala Daerah Diminta Respons

Jakarta, Maret.id — Menjaga situasi nasional agar tetap aman dan kondusif dianggap sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
Pentingnya peran masyarakat dalam merawat persatuan dan memastikan ruang kritik serta demokrasi berjalan sesuai dengan aturan diungkapkan oleh Jejep Falahul Alam, wartawan senior asal Majalengka.
“Dalam menjaga Jakarta, kita juga menjaga Indonesia,” kata Jejep, dalam seruan yang disampaikan pada 25 Agustus 2026. Ia menekankan bahwa stabilitas nasional penting untuk memastikan kelancaran roda pemerintahan, ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, dan aktivitas masyarakat lainnya.
“Jakarta memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi nasional,” imbuhnya. Kondisi keamanan dan ketertiban di Ibu Kota berimbas langsung terhadap situasi nasional.
Ia menegaskan bahwa menjaga kedamaian serta ketertiban di Jakarta adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas Indonesia secara menyeluruh. “Pembangunan nasional tidak akan berjalan maksimal tanpa persatuan dan keharmonisan sosial,” tuturnya.
Jejep juga memberikan penekanan bahwa stabilitas tidak boleh diartikan sebagai ajakan untuk menghentikan kritik terhadap pemerintah. “Masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, melakukan kritik, maupun mengawasi jalannya pemerintahan,” sambungnya.
Kritik yang berbasis data dan fakta, menurut Jejep, sangat penting dalam perbaikan kebijakan pemerintah. “Perbedaan pendapat itu hal yang lumrah di negeri kita dan itu rahmat dalam agama Islam,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat untuk membedakan antara kritik konstruktif dan provokasi. Menurutnya, kritik harus mendapatkan ruang yang luas, sedangkan penyebaran hoaks dan provokasi harus dihindari karena hanya akan merugikan masyarakat.
Jejep berpendapat bahwa masyarakat harus dijadikan subjek dalam proses pengawasan pembangunan, bukan sekadar objek. “Pengawalan publik terhadap agenda pemerintah, seperti ketahanan pangan dan energi, harus dilakukan tanpa mengabaikan kritik,” kata Jejep.
Ia menambahkan bahwa dukungan masyarakat penting, tetapi hak untuk mengawasi dan memberikan kritik juga harus dihormati. Keduanya perlu berjalan beriringan.
Dengan demikian, stabilitas yang diharapkan tidak terlahir dari ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, melainkan dari kemampuan masyarakat dalam mengelola perbedaan dengan bijaksana.
Jejep berharap bahwa situasi nasional yang aman dan kondusif akan membawa manfaat bagi masyarakat. “Saat kondisi stabil, masyarakat dapat bekerja dan beraktivitas ekonomi dengan lebih tenang,” tuturnya.
Pelaku usaha pun akan memiliki ruang yang lebih baik untuk mengembangkan bisnis, dan pemerintah dapat berfokus pada pelayanan publik serta program pembangunan. “Namun yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari situasi yang aman, damai, dan demokratis,” tegasnya.
Selaras dengan pandangan Jejep, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Majalengka, Pardi Supardi, menyatakan bahwa masyarakat harus aktif menjaga ruang publik dari informasi yang dapat memecah belah.
Ia menambahkan bahwa penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dalam menerima informasi, terutama melalui media sosial. “Hindari informasi yang belum terverifikasi, ujaran kebencian, dan narasi provokatif,” imbuhnya.
Pardi juga mendorong masyarakat untuk memperbanyak dialog dan menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi dengan cara yang bertanggung jawab.





