Jakarta, Maret.id — Natasha Devianti, Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, memanfaatkan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 untuk berinteraksi dengan konstituen. Ia mensosialisasikan kebijakan terbaru Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengenai penyaluran beasiswa, bantuan pendidikan, dan bantuan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Natasha menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro kini mengimplementasikan sistem pengelompokan desil melalui DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) untuk menentukan penerima bantuan. “Tujuan reses ini agar kita mendengar langsung aspirasi warga. Sekaligus saya sampaikan informasi penting, bahwa sekarang bantuan pendidikan dan bansos menggunakan data desil agar lebih tepat sasaran,” ujar Natasha.
Natasha juga merinci bahwa desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dari skala 1 hingga 10. Berdasarkan data DTSEN, Desil 1 hingga 4 menjadi kelompok prioritas utama penerima berbagai jenis bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang fokus pada akses pendidikan dan kesehatan.
Ada pula beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang diprioritaskan dari kelompok ini. Adapun Desil 1 hingga 5 mencakup masyarakat tidak mampu yang iuran Jaminan Kesehatannya ditanggung pemerintah (PBI-JK) dan berpotensi mendapatkan program bansos lainnya. “Dengan skema ini, penyaluran beasiswa dan bantuan tidak lagi salah sasaran. Yang paling membutuhkan akan lebih dulu kita dahulukan,” tegasnya.
Natasha juga mengingatkan masyarakat untuk aktif memperbarui data. Tingkat kesejahteraan atau desil ini dapat diperbaharui setiap tiga bulan melalui pendataan di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan. “Jika ada perubahan kondisi ekonomi keluarga, segera koordinasi dengan perangkat desa. Supaya data di DTSEN bisa diperbarui dan tidak ada warga yang berhak tapi tertinggal,” ajaknya.
Sebagai wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Natasha menegaskan komitmennya untuk mengawal program pendidikan dan kesehatan yang berbasis desil agar berjalan adil dan transparan. “PDI Perjuangan konsisten memperjuangkan rakyat kecil. Dengan sistem desil ini kita berharap angka kemiskinan bisa ditekan, akses pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu meningkat, dan layanan kesehatan dasar bisa dijangkau semua warga Bojonegoro,” pungkasnya.
Reses ditutup dengan sesi tanya jawab, di mana sejumlah warga menyampaikan aspirasi terkait kesulitan mengakses informasi beasiswa dan proses pengajuan bansos. Semua masukan tersebut akan dicatat dan dibawa ke rapat di DPRD untuk ditindaklanjuti bersama Pemkab.
