Jakarta, Maret.id — Capaian kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan perluasan kontribusi institusi tersebut. Polri bertransformasi dari fungsi keamanan konvensional menuju peran yang lebih luas dalam mendukung perlindungan sosial dan pembangunan nasional.
Pandangan ini disampaikan oleh Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional, Nasky Putra Tandjung, dalam diskusi publik berjudul “Polri Presisi & Polri untuk Masyarakat: Catatan Capaian Strategis Polri dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Mendukung serta Mewujudkan Program Asta Cita bagi NKRI” di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.
“Namun, saya ingin memberikan catatan metodologis: tahun 2026 masih berjalan, sehingga data yang digunakan adalah capaian yang telah dipublikasikan sampai periode tertentu,” kata Nasky.
Dia menekankan bahwa salah satu indikator objektif yang bisa digunakan adalah tingkat penyelesaian perkara. Data dari Pusiknas Polri menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2025, 325.345 perkara ditangani secara nasional dengan tingkat penyelesaian atau crime clearance mencapai 76,22 persen, dan 248.076 perkara berhasil diselesaikan.
“Angka ini menunjukkan kapasitas penegakan hukum, tetapi secara akademis tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan,” imbuh Nasky. Menurutnya, kinerja Polri seharusnya dinilai secara multidimensional. Ini termasuk penyelesaian perkara, kualitas penyidikan, kepastian hukum, perlindungan korban, integritas aparat, kepuasan masyarakat, dan tingkat kepercayaan publik.
Lebih jauh, data dari Bareskrim untuk tahun 2025 menunjukkan Polri berhasil menyelesaikan 410 perkara korupsi, menetapkan 946 tersangka, dan menyelamatkan aset negara sekitar Rp2,3 triliun. Dalam hal penyelundupan, tercatat 200 kasus dengan 247 tersangka.
“Ini relevan dengan agenda penguatan tata kelola pemerintahan dan perlindungan kepentingan ekonomi nasional,” sambung Nasky.
Polri juga melaporkan bahwa Satgas Pangan sepanjang tahun 2025 melaksanakan 2.408 kegiatan preemtif, 7.480 kegiatan preventif, dan melakukan penegakan hukum terhadap 102 kasus terkait komoditas pangan. “Artinya, keamanan ekonomi dan keamanan pangan semakin memiliki irisan dengan tugas kepolisian,” tutup Nasky.
