Jakarta, Maret.id — Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberlakukan layer baru cukai hasil tembakau (CHT) mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan, terutama masyarakat sipil. Dalam konteks penegakan hukum, kebijakan ini dianggap dapat melemahkan upaya pemerintah melawan peredaran rokok ilegal.
Penjelasan Menteri Keuangan
Menteri Purbaya menyampaikan bahwa pengenalan layer baru ini dimaksudkan untuk mengarahkan para produsen rokok ilegal agar beralih ke jalur resmi. Diharapkan, kebijakan ini akan mulai diterapkan pada bulan Juni mendatang. “Barang-barang ilegal masih banyak beredar. Jika mereka keluar, mereka dapat masuk ke layer tersebut. Namun, jika ada yang bermain-main, saya akan tutup secara tegas,” tegas Purbaya, dalam keterangan kepada wartawan pada 4 Mei 2026.
Reaksi dari Indonesia Corruption Watch
Dalam menanggapi rencana ini, Seira Tamara, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan bahwa pendekatan yang diambil sepertinya lebih menguntungkan para pelaku rokok ilegal alih-alih memperkuat penegakan hukum. “Kenapa tidak menindak sekarang, Pak? Mengapa harus menunggu?”, tanya Seira. Ia menunjukkan bahwa justifikasi kebijakan ini tampaknya tidak cukup logis untuk dapat diterima oleh masyarakat.
Seira menganggap bahwa strategi pemerintah yang memberikan ruang bagi produsen ilegal untuk terintegrasi ke dalam skema baru justru mencerminkan adanya kompromi terhadap pelanggaran hukum. Dalam pandangannya, hal ini sangat kontradiktif dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menekankan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Pandangan Masyarakat dan Dampak Sistemik
Kebijakan baru ini dikhawatirkan akan menciptakan persepsi di masyarakat bahwa negara sejatinya sedang “memutihkan” praktik ilegal yang merugikan. Menurut Seira, situasi ini berkaitan dengan masalah sistemik yang lebih rumit, mulai dari rantai distribusi hingga kemungkinan perlindungan terhadap praktik ilegal tertentu.
“Rantai distribusi melibatkan banyak masyarakat. Jika usaha ilegal dilegalkan, masyarakat yang bergantung pada mata pencaharian tersebut juga akan menolak. Hal ini merupakan masalah yang kompleks. Apakah solusinya sekadar sesimpel itu, Pak Purbaya?” ungkap Seira. Keterlibatan banyak pihak dalam distribusi rokok ilegal menjadi tantangan tambahan dalam penegakan hukum dan merumuskan kebijakan yang efektif.
Dengan beragam kritik dan tanggapan dari berbagai pihak, kebijakan baru cukai hasil tembakau ini sepertinya akan terus menjadi perdebatan hangat di masyarakat. Ke depan, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan masukan dari semua stakeholder agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat memberikan solusi yang tuntas terhadap masalah peredaran rokok ilegal di Indonesia.
