Gubernur Aceh Desak Presiden Revisi Skenario Migas Blok Andaman

Jakarta, Maret.id — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Surat ini berisi keberatan dan usulan strategis terkait pengelolaan blok minyak dan gas bumi di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja South Andaman.
Tindak lanjut ini muncul setelah kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyetujui Rencana Pengembangan Lapangan (PoD) Iz dengan metode pengolahan di laut lepas menggunakan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO).
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, memastikan bahwa surat bernomor 500.16.7.2/7039 telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026. “Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Kami sedang menunggu respons positif dari Pemerintah Pusat terkait poin-poin yang menjadi aspirasi masyarakat Aceh ini,” tutur Nurlis.
Mualem juga menyoroti besaran bagi hasil yang dinilai sangat merugikan kepentingan nasional dan daerah. Menurut tim Pemerintah Aceh, besaran bagi hasil untuk gas hanya mencapai 4% dan 6% untuk minyak. “Pemerintah Aceh menilai angka ini sangat kecil dan perlu dirasionalkan kembali agar sejalan dengan semangat keadilan bagi hasil migas untuk Aceh,” imbuh Nurlis.
Selanjutnya, Mualem menekankan pentingnya pengolahan gas mentah dipindahkan dari laut ke darat. Pemerintah Aceh mengusulkan pemanfaatan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Langkah ini dinilai tidak hanya efisien, tetapi juga sejalan dengan Proyek Strategis Nasional sesuai RPJMN 2025-2029.
“Pengolahan onshore di KEK Arun akan memberikan nilai tambah luar biasa dan multiplier effect bagi ekonomi lokal, mulai dari pertumbuhan industri hilir hingga penyerapan tenaga kerja secara masif,” tegas Nurlis membacakan inti surat Gubernur.
Lapangan Tangkulo diproyeksikan dapat memproduksi gas hingga 300 MMSCFD. Saat ini, sekitar 160 MMSCFD berkomitmen dijual ke PLN, menyisakan kuota yang bisa dimanfaatkan untuk industri hilir di Aceh. Selain gas, wilayah ini juga diperkirakan menghasilkan 7.500 barel kondensat per hari, yang bisa menjadi bahan baku berbagai industri.
Gubernur Mualem pun memohon alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk kebutuhan industri di Aceh. “Kami berharap Presiden Prabowo segera mengarahkan Menteri ESDM untuk meninjau kembali Keputusan Nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026,” ucap Nurlis. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kekayaan alam di bumi Serambi Mekkah dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan energi nasional.





