Jakarta, Maret.id — Strategi pengentasan kemiskinan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto kini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Sosial. Kementerian ini meluncurkan program Sekolah Rakyat dengan sistem berasrama sebagai salah satu solusinya.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin di desil 1 dan 2 menurut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Pemerintah menjadikan Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan,” tegas Agus Jabo.
Ia juga menekankan bahwa kehadiran negara harus dimulai sejak dini, untuk menjaga agar anak-anak dari keluarga miskin dapat tumbuh di lingkungan yang mendukung masa depan mereka. Namun, anak-anak dari keluarga di luar kelompok sasaran DTSEN tidak diperbolehkan mengikuti program ini, meski fasilitas yang disediakan tergolong lengkap. “Saya ingatkan kalau sudah jadi, untuk desil 1. Kalau desil 1 belum memenuhi, baru ke desil 2. Jadi maksimal desil 2,” sambung Agus Jabo.
Agus Jabo menggarisbawahi bahwa penanganan kemiskinan tidak hanya cukup melalui bantuan sosial, tetapi juga memerlukan investasi dalam pendidikan berkualitas. “Jadi tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi lewat pendidikan. Pak Presiden Prabowo maunya begitu,” imbuhnya.
Menurutnya, anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga isu gizi, sanitasi, kepercayaan diri, dan lingkungan sosial yang kurang mendukung. Dalam banyak kasus, anak-anak tersebut bahkan terpaksa membantu orang tua bekerja, sehingga mengurangi kesempatan untuk belajar. “Negara menjemput orang-orang miskin ini sejak dini. Supaya kemudian anak-anak ini tidak hidup dalam lingkungan kemiskinan,” sambung Agus Jabo.
Sekolah Rakyat mengusung konsep pendidikan berasrama, di mana anak-anak tidak hanya belajar di kelas tetapi juga tinggal dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter dan penuhi kebutuhan dasar mereka. Saat ini, Agus Jabo mencatat sekitar 4,1 juta anak di Indonesia masih belum mendapatkan akses pendidikan, sementara Sekolah Rakyat baru dapat menampung sekitar 43 ribu siswa.
“Targetnya di 2029 itu 1 juta (siswa). Jadi untuk memenuhi target 4,1 juta itu masih panjang,” kata Agus Jabo. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mendorong daerah agar segera menyiapkan lokasi Sekolah Rakyat. Daerah yang mengusulkan lahan dan sudah dinyatakan clear and clean diminta untuk melengkapi persyaratan agar dapat mengikuti tahapan pembangunan.
Salah satu daerah yang tengah mempersiapkan lokasi Sekolah Rakyat adalah Kabupaten Nias Barat. Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe. “Kemarin sudah komplit sampai sertifikat sudah selesai dan tim dari balai juga sudah turun,” jelas Eliyunus.
Eliyunus menambahkan bahwa Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan karena angka kemiskinan di Nias Barat masih tinggi, dengan sekitar 22,47 persen dari total 97.856 jiwa penduduk berada dalam kategori miskin. “Kami menyampaikan sebenarnya satu kerinduan besar (adanya Sekolah Rakyat),” tuturnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga telah menyiapkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi. “Lokasinya sangat strategis berada di kawasan pemukiman perkotaan, dekat dengan pelayanan dasar yang memadai,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto.
