Sekjen PBB Desak Pengesahan Larangan Uji Coba Nuklir, Waspada Ketegangan Memanas!
Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyeru semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini dan mendesak pengesahan larangan global terhadap uji coba ledakan nuklir.
Dalam pernyataan yang disebarkan melalui platform X, Guterres menegaskan bahwa uji coba nuklir merusak kepercayaan antarnegara dan mendorong perlombaan senjata yang semakin berbahaya.
Seruan agar CTBT Segera Diaktifkan
Guterres secara khusus mendesak pengaktifan Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty/CTBT) sebagai langkah hukum dan politik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Menurutnya, CTBT akan memberikan kerangka multilateral yang jelas untuk melarang semua bentuk ledakan nuklir dan menuntut komitmen baru dari negara-negara yang masih mempertimbangkan praktik tersebut.
Reaksi terhadap Peluncuran Rudal Rusia
Seruan itu disampaikan setelah pengumuman Rusia mengenai uji peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dinilai mampu membawa hulu ledak nuklir, tindakan yang mengundang kekhawatiran internasional.
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa rudal berbahan bakar padat tersebut diluncurkan dari Kosmodrom Plesetsk di wilayah barat laut Arkhangelsk dan mengenai sasaran yang ditetapkan di daerah latihan Kura di Kamchatka, kawasan Timur Jauh Rusia.
Pihak militer Moskow menyatakan peluncuran dimaksudkan untuk memastikan karakteristik taktis, teknis, dan penerbangan dari sistem rudal tersebut, serta untuk menguji kesiapan operasionalnya.
Langkah Rusia ini memicu respons di panggung global, termasuk seruan dari badan-badan internasional untuk menahan diri agar tidak memperburuk ketegangan keamanan strategis.
Status Perjanjian dan Tantangan Ratifikasi
CTBT diadopsi pada 1996 dengan tujuan menciptakan larangan global yang mengikat secara hukum terhadap seluruh uji coba ledakan nuklir, namun hingga kini perjanjian tersebut belum berlaku secara penuh.
Pengaktifan CTBT masih bergantung pada ratifikasi oleh semua negara yang tercantum dalam “Lampiran II”, yakni negara-negara yang memiliki teknologi nuklir pada saat perundingan berlangsung.
Sejumlah negara kunci belum melakukan ratifikasi yang diperlukan, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Cina, Iran, Israel, Mesir, India, Pakistan, dan Korea Utara, sehingga menghambat pemberlakuan universal perjanjian.
Ketidakhadiran tanda tangan dan ratifikasi dari negara-negara tersebut dianggap sebagai celah strategis yang memungkinkan praktik uji coba tetap terjadi dan mempersulit upaya nonproliferasi global.
Hingga tahun 2026 tercatat sebanyak 188 negara telah menandatangani CTBT dan 179 negara telah meratifikasinya, namun angka-angka itu belum cukup untuk memenuhi syarat aktivasi penuh.
Para pengamat menyatakan bahwa upaya diplomasi yang lebih intensif dan tekanan politik internasional diperlukan untuk mendorong negara-negara tersisa melakukan ratifikasi, guna memperkuat rezim nonproliferasi dan mengurangi risiko konflik nuklir.
Guterres menekankan bahwa uji coba nuklir tidak hanya berdampak pada stabilitas geopolitik tetapi juga menimbulkan konsekuensi kemanusiaan dan lingkungan yang panjang bagi komunitas yang hidup di sekitar lokasi uji.
Seruannya mencerminkan kekhawatiran PBB terhadap tren yang bisa mengikis arsitektur keamanan internasional dan menegaskan pentingnya langkah kolektif untuk menahan potensi perlombaan senjata baru.
