Narasi Jokowi Dinilai Ganggu Citra Pemerintahan Prabowo

Jakarta, Maret.id — Simpul Aktivis Angkatan 98 atau Siaga 98 menilai dominasi narasi mengenai Presiden ke-7 Joko Widodo di ruang publik dan media mengganggu persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Siaga 98, Hasanuddin, menyatakan bahwa kondisi ini menciptakan komunikasi politik yang kurang sehat. Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang sedang berlangsung memerlukan ruang publik yang cukup untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan serta program yang dijalankan.
“Pemerintahan Presiden Prabowo harus mendapatkan ruang yang proporsional untuk menjelaskan kinerjanya kepada masyarakat. Jangan sampai ruang publik justru terus dipenuhi oleh narasi mengenai sosok Mantan Presiden Joko Widodo,” tutur Hasanuddin.
Menurutnya, keberadaan publikasi tentang Jokowi telah mengalihkan perhatian masyarakat dari agenda pemerintahan saat ini. Siaga 98 mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo dan kabinetnya telah melaksanakan berbagai program yang berfokus pada kepentingan nasional, seperti di bidang ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan.
Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa keberhasilan dan tantangan yang dihadapi bisa dikomunikasikan dengan efektif kepada publik. Hasanuddin mencatat bahwa konstruksi komunikasi publik pemerintah masih kurang mampu menjadikan agenda strategis sebagai narasi utama.
“Kami melihat ada persoalan dalam konstruksi komunikasi publik. Banyak hal yang dilakukan pemerintahan Prabowo menyangkut kepentingan nasional dan berdampak strategis, tetapi tidak selalu menjadi narasi utama di ruang publik,” tegas Hasanuddin.
Siaga 98 mengkhawatirkan bahwa kondisi ini dapat memengaruhi persepsi dan kredibilitas pemerintahan Prabowo. Mereka berpendapat bahwa di luar kinerja pemerintah, ada persaingan narasi yang membuat masyarakat sulit mendapat gambaran menyeluruh tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah.
“Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik dengan menyampaikan capaian dan kebijakan secara lebih terukur, terbuka, konsisten, serta berbasis data,” imbuh Hasanuddin.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu lebih aktif dalam menyampaikan hasil kerja kepada publik. “Jika ruang komunikasi publik dibiarkan kosong, narasi lain akan mengisi ruang tersebut,” katanya.
Siaga 98 juga mengingatkan agar dinamika politik masa lalu tidak menjadi fokus utama yang mengaburkan agenda pemerintahan saat ini. “Jokowi adalah bagian dari sejarah pemerintahan Indonesia sebelumnya. Hari ini, perhatian publik harus tertuju pada bagaimana Presiden Prabowo menjalankan mandatnya dan menyelesaikan persoalan nasional,” pungkas Hasanuddin.





