Jakarta, Maret.id — Pemerintah diminta untuk memastikan alokasi anggaran pembangunan kembali kantor DPRD yang rusak di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan dalam dokumen perencanaan anggaran 2027.
Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar mengalami kerusakan berat akibat kebakaran yang terjadi selama unjuk rasa pada 29 Agustus 2025.
Mori Hanafi, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, menyatakan bahwa penanganan terhadap kerusakan tersebut kini memasuki tahap perencanaan. Namun, anggaran untuk perbaikan masih belum diidentifikasi dalam rencana anggaran 2027. “Kalau saya melihat di dalam perencanaan anggaran tahun 2027, tampaknya anggaran ini belum disiapkan,” kata Mori, Jumat, 4 September 2026.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden telah berkomitmen untuk menanggung seluruh biaya penanganan kerusakan kantor DPRD di NTB dan Sulawesi Selatan. “Kami ingin menunjukkan bahwa kerusakan kantor DPR tersebut sudah ada janji dari Presiden, bahwa seluruh penanganan kerusakan kantor, baik di NTB maupun di Sulawesi Selatan, akan ditanggung oleh pemerintah,” tambahnya.
Mori menegaskan bahwa komitmen ini harus diwujudkan melalui dukungan anggaran agar pemulihan gedung dapat segera direalisasikan. Meskipun memahami bahwa pemerintah sedang menghadapi keterbatasan anggaran karena harus menangani berbagai bencana, ia berpendapat kerusakan kantor DPRD di kedua wilayah tersebut juga termasuk dalam kategori bencana yang perlu mendapatkan perhatian. “Kami memahami dengan posisi anggaran sekarang, apalagi ada mandatori bencana-bencana yang Bapak harus tangani. Tapi yang terjadi di NTB dan di Sulawesi Selatan itu juga bencana,” tegasnya.
Ia kemudian meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk memberikan perhatian khusus dalam memastikan kebutuhan pembangunan kembali kantor DPRD yang rusak mendapatkan dukungan anggaran dalam perencanaan 2027.
