Jakarta, Maret.id — Pemerintah didesak untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menuturkan bahwa pemerintah perlu menilai kembali efektivitas penggunaan APBN untuk pembangunan fisik SPPG. Hal ini menjadi penting, terutama mengingat masih ada dapur yang sudah dibangun tetapi belum beroperasi secara optimal.
Data menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 315 titik pembangunan SPPG yang dibiayai APBN. Hingga akhir Maret 2026, sebanyak 66 titik telah mencapai progres 100 persen, sementara 249 titik lainnya masih dalam proses penyelesaian. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga melaporkan pada Juni 2026 bahwa mereka telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung SPPG di 30 provinsi.
“Kita perlu mengevaluasi kembali. Jangan sampai APBN terus digunakan untuk membangun gedung, sementara tantangan utama kita justru bagaimana memastikan dapur yang sudah ada aman, berkualitas, dan benar-benar beroperasi,” sambung Nurhadi, Jumat, 4 September 2026.
Ia mendorong agar ke depan pembangunan infrastruktur SPPG dapat lebih banyak menggunakan skema kemitraan atau pembiayaan non-APBN. Pemerintah, menurutnya, seharusnya fokus pada fungsi regulasi, standardisasi, pengawasan keamanan pangan, kualitas gizi, dan perlindungan penerima manfaat.
Nurhadi menegaskan bahwa penggunaan APBN harus memberikan nilai tambah yang jelas. “Gedung yang selesai dibangun tidak boleh menjadi ukuran keberhasilan apabila belum memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia berpendapat bahwa APBN seharusnya tidak terus-menerus dibebani untuk membangun dapur. “Pemerintah tetap harus hadir, tetapi kehadirannya diperkuat pada standar, pengawasan, dan kualitas layanan,” imbuhnya.
Nurhadi juga meminta Badan Geologi Nasional (BGN) untuk menyampaikan data terbaru mengenai seluruh SPPG yang dibangun menggunakan APBN. Data tersebut mencakup status pembangunan, serah terima aset, kelengkapan peralatan, kesiapan sumber daya manusia, hingga status operasional.
“Jangan sampai uang negara sudah keluar, bangunan sudah berdiri, tetapi dapurnya belum menghasilkan pelayanan. Kita harus memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
