Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember mencermati alokasi tambahan ruang fiskal sekitar Rp223,12 miliar dalam perubahan APBD 2026. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tambahan anggaran tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Indi Naidha Wulandari, dalam rapat paripurna DPRD Jember pada Jumat (4/9/2026). Ruang fiskal yang bertambah ini berasal dari Transfer ke Daerah (TKD), mencakup tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp151,61 miliar dan pembayaran kurang salur Dana Bagi Hasil sebesar Rp71,5 miliar.
Indi juga menyoroti sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2025 yang mencapai Rp648,22 miliar. Setelah dikurangi dengan dana yang telah ditentukan penggunaannya, masih ada ruang fiskal sekitar Rp497,65 miliar yang perlu diperjelas penggunaannya.
“Dana tambahan dalam APBD tidak otomatis menambah manfaat untuk masyarakat,” tegas Indi. Ia menyatakan perlunya penjelasan pemerintah tentang arah dari tambahan kemampuan fiskal ini.
Sebagai contoh, ia menyoroti perlunya perbaikan jalan. Dengan anggaran jalan 2027 sekitar Rp400 miliar untuk 527,68 kilometer, tambahan TKD sebesar Rp223,12 miliar dapat digunakan untuk pembiayaan sekitar 294 kilometer penanganan jalan.
“Masyarakat tidak hidup dari angka-angka dalam buku APBD,” imbuh Indi. Ia menegaskan bahwa warga membutuhkan akses jalan yang layak, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan dukungan untuk petani.
Indi juga mempertanyakan efisiensi belanja, contohnya anggaran sekitar Rp2,8 miliar untuk mencetak 703 ribu stiker penerima bantuan sosial. Ia menyarankan untuk beralih ke penggunaan basis data digital atau barcode sebagai opsi yang lebih efisien.
Lebih lanjut, Indi meminta agar belanja jasa penyelenggaraan berbagai acara yang bernilai lebih dari Rp20 miliar dievaluasi berdasarkan manfaat dan prinsip “value for money”. Ia menekankan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak serta-merta menganggap semua kegiatan tersebut sebagai pemborosan, tetapi mempertanyakan proporsi dan prioritasnya mengingat kebutuhan dasar masyarakat yang mendesak.
Menurut Indi, bagi fraksinya, isu APBD lebih dari sekadar menambah dana atau mengejar serapan anggaran. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada seberapa banyak anggaran tersebut dapat diterjemahkan menjadi pekerjaan, layanan, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
