Jakarta, Maret.id — DPP GMNI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi total terhadap Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Desakan ini menyusul pernyataan Menhan yang dinilai tidak bertanggung jawab terkait penyelesaian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Kritik tersebut disampaikan oleh Abdur Rauf Wattimury, Kepala Badan Penanggulangan Bencana DPP GMNI. Ia menilai pernyataan Menhan yang menyebut penyelesaian Karhutla “tergantung masyarakat Indonesia” sangat tidak berdasar dan mencerminkan sikap cuci tangan.
“Kami mengecam keras pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Menggantungkan penyelesaian bencana ekologis kepada masyarakat adalah sikap acuh tak acuh yang menunjukkan kelalaian fatal,” tegas Abdur Rauf. Ia menambahkan bahwa negara memiliki anggaran dan kekuatan untuk menangani bencana, dan seharusnya tidak melemparkan tanggung jawab kepada warga.
Abdur Rauf menegaskan bahwa posisi Menteri Pertahanan berperan penting dalam sistem ketahanan nasional. Menhan seharusnya bertindak proaktif dalam melindungi ruang hidup masyarakat dari ancaman bencana, bukan sebaliknya.
“Pernyataan tersebut menunjukkan minimnya kepekaan dan efektivitas kepemimpinan. Jika pejabat tinggi negara tidak mampu menunjukkan komitmen kepemimpinan, maka tidak ada alasan bagi Presiden untuk mempertahankannya,” jelasnya lebih lanjut.
Terkait hal itu, DPP GMNI menyampaikan tiga tuntutan tegas. Pertama, mendesak Presiden untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan pencopotan Sjafrie Sjamsoeddin dari jabatannya jika tidak ada itikad pembenahan.
Kedua, meminta pemerintah untuk menegakkan hukum secara tegas dan transparan terhadap korporasi besar yang bertanggung jawab atas perusakan lingkungan. Akhirnya, DPP GMNI mendorong perlunya konsolidasi kepemimpinan yang peka terhadap krisis serta mengutamakan perlindungan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat.
“Kabinet Kerja Presiden Prabowo membutuhkan sosok pejabat yang siap memikul tanggung jawab dan menghadirkan solusi nyata untuk mengatasi dampak kabut asap dan kerusakan lingkungan,” pungkas Abdur Rauf.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa target pemadaman Karhutla bergantung pada kerjasama masyarakat. Menurutnya, penanganan bencana harus melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha yang memiliki alat berat.
“Target kebakaran hutan itu tergantung rakyat Indonesia. Kita harus bergotong royong mengatasi ini semua,” ujarnya. Sjafrie menjelaskan bahwa anggaran untuk penanganan bencana merupakan target dinamis yang memerlukan bantuan dari berbagai pihak.
