Jakarta, Maret.id — Akurasi data desil menjadi kunci dalam penyaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran. Kesalahan dalam pendataan berisiko membuat warga berhak tidak menerima bantuan, sementara yang tidak memenuhi kriteria tercatat sebagai penerima.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menekankan pentingnya pemutakhiran data untuk memastikan bantuan disalurkan kepada yang berhak. “Pendataan desil harus dilakukan secara cermat agar data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan,” tegas Suhud.
Ia mengingatkan, “Jangan sampai pihak yang tidak berhak menerima, tetapi justru menerima bantuan. Pendataan harus dilakukan secara benar dan akurat,” sambungnya. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, 7 September 2026.
Suhud berharap pemutakhiran data dapat mengatasi persoalan pendataan yang selama ini menjadi keresahan masyarakat. Dengan data yang lebih akurat, bantuan diharapkan dapat tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. “Diharapkan pendataan ini dilakukan secara benar, akurat, sehingga tidak ada salah data lagi,” imbuhnya.
Ia juga menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga kewenangan tersebut berada di luar kendali Pemprov DKI Jakarta. “Kita hanya bisa berharap pemutakhiran data ini benar-benar sesuai dengan realitas yang ada,” tandasnya.
