CEGAH KORUPSI TATA KELOLA DI KAWASAN PERBATASAN: BNPP GANDENG KPK DAN KEMENDAGRI!
Jakarta, Maret.id — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara resmi menggelar Forum Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang berlangsung pada Selasa, 19 Mei 2026. Forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus meningkatkan manajemen risiko dan efektivitas pencegahan korupsi, khususnya terkait pengelolaan kawasan perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Tujuan Forum
Kegiatan ini dibuka oleh Budi Setyono, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, yang mewakili Sekretaris BNPP RI. Forum ini dihadiri oleh sejumlah pejabat BNPP, perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta instansi lain yang terlibat dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Dalam sambutannya, Budi Setyono menekankan bahwa penguatan SPIP Terintegrasi merupakan fondasi penting dalam mendukung reformasi birokrasi. Ia mencatat bahwa pengelolaan perbatasan negara harus dijalankan dengan profesional dan integritas tinggi demi kepercayaan masyarakat.
Prestasi dan Tantangan
Budi Setyono juga menjelaskan bahwa BNPP telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sebelas kali berturut-turut. Namun, prestasi ini perlu diimbangi dengan penguatan kualitas pengendalian internal yang berkelanjutan. “Pengendalian internal bukan hanya tanggung jawab pimpinan atau aparat pengawas. Ini adalah kewajiban seluruh pegawai dalam organisasi, sehingga harus ada budaya kerja yang sehat dan berintegritas,” tuturnya.
Meskipun BNPP telah menunjukkan pencapaian yang baik, hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 menunjukkan perlunya peningkatan. Indeks maturitas SPIP BNPP tercatat sebesar 2,947, sementara indeks manajemen risiko dan efektivitas pengendalian korupsi masing-masing adalah 2,802 dan 2,562.
Materi dan Rencana Aksi
Forum ini juga dihadiri oleh berbagai narasumber dari lembaga strategis, antara lain Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP, Fauqi Achmad Kharir, dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta. Materi yang disampaikan berfokus pada strategi penguatan pengendalian korupsi, mitigasi risiko dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta penguatan integritas aparat negara.
Selain sesi pemaparan, kegiatan ini juga mencakup penyusunan rencana aksi SPIP Tahun 2026 oleh unit kerja di lingkungan BNPP RI bersama tim BPKP. Langkah ini diharapkan dapat menjadi pedoman konkret dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern dan pengawasan di lingkungan BNPP serta PLBN.
Dengan berbagai inisiatif strategis yang dihasilkan dari forum ini, BNPP berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan dan kerja sama antar instansi demi tercapainya tujuan bersama yang lebih baik.
