Jakarta, Maret.id — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan latar belakang kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong seluruh warga Indonesia untuk memiliki rekening bank.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan dan memastikan akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Airlangga menjelaskan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini sudah mencapai 93,62 persen, sementara literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.
Meskipun pencapaian tersebut cukup baik, pemerintah tetap bertekad untuk memperluas kepemilikan rekening di kalangan masyarakat.
“Ini yang disiapkan agar literasi dan inklusi keuangan kita bisa mencapai optimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” ujar Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 8 September 2026.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo telah menginstruksikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga.
Dia juga menambahkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar dalam menyiapkan rekening bagi masyarakat. Data tersebut akan diambil dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Data dari Dukcapil tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk sistem pembayaran dan sistem gateway,” tandasnya.
