DORONG HUNIAN LAYAK! MENDAGRI DAN MENTERI PKP HADIRKAN BEDAH RUMAH BSPS DI MALUKU-BALI
Jakarta, Maret.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan program Bedah Rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di lima provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, dan Bali.
Peluncuran program tersebut berlangsung secara hybrid dari Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (19/5/2026).
Inisiasi Program Bedah Rumah
Dalam acara tersebut, Mendagri mengucapkan, “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan mengharap berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka launching Bedah Rumah untuk lima provinsi secara resmi dinyatakan dilaksanakan.” Rombongan mendatangi lokasi penerima manfaat sebelum peluncuran, dan melihat kondisi rumah yang sangat memprihatinkan, dengan dinding dari kayu yang lapuk, lantai tanah, serta atap yang bocor.
Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembenahan sebanyak 400 ribu rumah melalui program serupa tahun ini. Dia juga menegaskan pentingnya untuk melakukan peninjauan ke semua daerah yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) di Sulawesi Utara.
Target dan Komitmen Pemerintah
Untuk memastikan kelancaran program Bedah Rumah, Mendagri dan Menteri PKP berkomitmen untuk berkeliling ke berbagai provinsi lainnya yang belum dikunjungi. Hal ini dilakukan guna memastikan program berjalan optimal, serta memberikan perhatian khusus bagi daerah yang dikenal dengan masalah hunian, seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
Mendagri mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan menemukan lokasi yang sangat membutuhkan intervensi dari pemerintah. Dia juga menyatakan, “Kali ini kami didampingi oleh empat gubernur, termasuk Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Iqbal.”
Harapan untuk Masyarakat
Mendagri mengharapkan agar program ini tidak hanya terlaksana tepat waktu, tetapi juga memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan hunian layak. Dalam pernyataannya, dia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.
Dalam konteks tersebut, kekuatan kerjasama diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan rumah yang lebih layak dan aman untuk dihuni. Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan perumahan di seluruh wilayah Indonesia.
Penguatan program ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan kondisi perumahan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, demi mencapai kesejahteraan yang lebih merata.
