Jakarta, Maret.id — Dinamika seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk periode 2026-2031 semakin mengemuka setelah dua nama calon tidak muncul dalam daftar 23 kandidat yang akan menjalani uji kelayakan di DPR.
Tobias Pattiasina, Presidium Eksponen Pemuda Indonesia, menyoroti pentingnya transparansi dalam proses seleksi ini agar publik tidak berspekulasi.
Dua nama yang dikhawatirkan tidak lagi masuk daftar adalah mantan Anggota VI BPK periode 2019-2024 Pius Lustrilanang dan Mayjen Purnawirawan Susanto. Keduanya sebelumnya disebut-sebut sebagai calon potensial, namun tidak terlihat dalam daftar untuk fit and proper test.
Tobias menekankan bahwa BPK adalah lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. “Calon anggota BPK semestinya memiliki standar integritas yang sangat tinggi dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tutur Tobias.
Ia melanjutkan bahwa proses fit and proper test tidak boleh sekadar menjadi tahapan administratif untuk menentukan kelayakan formal. “Kalau ada calon yang mengikuti seleksi anggota BPK, informasinya harus dibuka. Masyarakat berhak tahu. Kita sedang memilih orang yang akan menjaga keuangan negara, bukan sekadar mengisi kursi,” kata Tobias.
Tobias juga mendorong Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk aktif menggali rekam jejak para kandidat sebelum mengambil keputusan. Ia menegaskan bahwa kredibilitas anggota BPK di masa depan sangat bergantung pada proses pemilihan saat ini.
Komisi IV DPR direncanakan akan melaksanakan fit and proper test terhadap 23 calon anggota BPK pada pertengahan September 2026. Sebelum tahap ini, DPR membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait rekam jejak dan integritas para calon.
Tobias menganggap bahwa mekanisme partisipasi publik tersebut tidak boleh dipandang sebagai upaya untuk menjegal kandidat tertentu. Sebaliknya, masukan publik harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memilih kandidat yang memiliki rekam jejak yang layak.
“Kita tidak sedang mencari orang yang sekadar memenuhi persyaratan administratif. Kita sedang memilih orang yang akan ikut menjaga uang negara. Karena itu, standar integritasnya harus lebih tinggi,” imbuh Tobias.
