Jakarta, Maret.id — Wali Kota Greater Manchester Andy Burnham mengecam keras kebijakan pemerintah Israel dan menegaskan tidak akan tinggal diam menyaksikan penderitaan warga Palestina yang terus meningkat. Ia menyatakan solusi dua negara semakin terancam oleh pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan di wilayah pendudukan.
Kritik Terhadap Kebijakan Israel
Burnham menulis melalui akun X bahwa dukungan lama terhadap solusi dua negara hanya berarti jika disertai tindakan nyata. “Selama bertahun-tahun kami menyerukan solusi dua negara di Timur Tengah. Namun hal itu tidak ada artinya kecuali jika kita menindaklanjutinya dengan tindakan nyata,” demikian tulisnya.
Langkah yang Dikatakan Terukur
Menurut Burnham, langkah-langkah yang diumumkan pemerintah Inggris merupakan tindakan yang diperhitungkan, bertujuan menanggapi kebijakan yang ia sebut tidak dapat diterima dari Israel. Ia menegaskan pendekatan tersebut diarahkan pada kebijakan permukiman yang melanggar hukum internasional.
Perubahan Sikap dan Keberanian Politik
Burnham mengakui respons Inggris selama ini terlalu lambat dan dinilai tak memadai sebelum ia menjabat sebagai wali kota. “Sudah terlalu lama kita takut bertindak, karena takut dituduh anti-Israel,” ujarnya, seraya menegaskan komitmen untuk mengubah pendekatan pemerintah terhadap isu yang sedang berlangsung.
Burnham menambahkan bahwa penderitaan warga Palestina merupakan noda pada hati nurani dunia yang menuntut respons nyata. “Saya tidak akan tinggal diam sementara penderitaan mengerikan terus bertambah di Palestina,” katanya.
Koordinasi Internasional
Belasan negara Eropa dilaporkan berencana memberlakukan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang yang berasal dari permukiman Israel yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Rencana tersebut melibatkan setidaknya sebelas negara Eropa, termasuk Inggris dan Prancis, serta Kanada yang juga menyatakan kebijakan serupa.
Langkah multinasional ini muncul di tengah meningkatnya kecaman global atas rencana pembangunan permukiman baru oleh Israel. Kebijakan pembatasan perdagangan dimaksudkan untuk memberi tekanan ekonomi dan diplomatik guna menentang ekspansi permukiman.
Rencana pembangunan 1.200 unit rumah baru di wilayah pendudukan Tepi Barat menjadi pemicu terbaru kemarahan komunitas internasional. Banyak pihak menilai semua permukiman di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional dan memperparah ketegangan regional.
Para pemerintah yang mempertimbangkan pembatasan menilai tindakan tersebut sebagai cara untuk menegakkan norma internasional tanpa langsung memutus hubungan diplomatik. Upaya ini diharapkan memberikan sinyal tegas bahwa pelanggaran terhadap hukum internasional tidak dapat dibiarkan.
Potensi Dampak dan Respons Selanjutnya
Analis mengatakan langkah pembatasan perdagangan bisa meningkatkan tekanan terhadap Israel namun juga berisiko memicu ketegangan diplomatik baru. Pemerintah yang terlibat kini menghadapi dilema antara tekanan politik domestik dan kebutuhan untuk menjaga hubungan bilateral.
Burnham menyerukan agar kebijakan internasional tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga diikuti langkah-langkah konkret yang dapat mengurangi penderitaan di lapangan. Pernyataan publiknya mencerminkan tekanan yang lebih luas pada pemimpin dunia untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap perkembangan di wilayah itu.
