Jakarta, Maret.id — Penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, pada Rabu, 9 September 2026, telah memicu kecaman dari anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh.
Oleh Soleh menggambarkan insiden tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan berulang. Ia menyatakan bela sungkawa kepada keluarga korban dan mendesak aparat keamanan untuk segera menuntaskan penyelidikan kasus ini.
“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” tegasnya kepada wartawan pada Jumat, 11 September 2026.
Ia menyoroti bahwa negara tidak boleh memberi ruang bagi kelompok bersenjata untuk melakukan kekerasan terhadap masyarakat, termasuk pegawai pemerintah yang menjalani tugas pelayanan publik. Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi momen untuk memperkuat upaya pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) secara menyeluruh di Papua.
“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” imbuh Oleh Soleh.
Ia menekankan bahwa negara harus menangani masalah KKB dengan lebih komprehensif. Penanganan secara parsial atau berdasarkan kasus per kasus tidak akan efektif. Pemerintah, bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), perlu menyusun strategi yang jelas dengan sasaran, tahapan, indikator, dan evaluasi.
“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” ujarnya.
Menurut Oleh Soleh, agar penanganan keamanan di Papua berjalan lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan, roadmap tersebut sangat penting. Strategi keamanan juga perlu diimbangi dengan pendekatan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Ia memperingatkan bahwa pendekatan yang bersifat responsif mungkin akan menyebabkan pola kekerasan terus berulang. Oleh karena itu, diperlukan strategi jangka panjang untuk menciptakan keamanan dan memastikan masyarakat Papua dapat hidup dengan aman dan bermartabat.
“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” pungkasnya.
