Jakarta, Maret.id — Para pemimpin negara anggota BRICS mengadopsi deklarasi bersama di penutupan KTT ke-18 di New Delhi pada Selasa (12/9/2026) yang mengecam tindakan koersif sepihak, menolak terorisme, dan menyerukan penyelesaian perselisihan secara damai melalui dialog dan diplomasi.
Inti Deklarasi New Delhi
Deklarasi setebal 45 halaman itu menegaskan penentangan blok terhadap tindakan paksaan yang bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dokumen tersebut juga mengulangi seruan agar segala bentuk tekanan sepihak dihapus karena dinilai merugikan stabilitas global.
BRICS menyatakan kekhawatiran atas dampak sanksi utama dan sekunder yang dinilai memiliki implikasi luas bagi hak asasi manusia dan ketahanan pangan. Kelompok itu menilai sanksi cenderung memengaruhi secara tidak proporsional kelompok miskin dan rentan di berbagai negara.
Panggilan untuk Reformasi PBB
Para pemimpin BRICS kembali menyerukan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga global lain agar mencerminkan realitas geopolitik saat ini. Mereka menegaskan bahwa tidak wajar bila posisi senior di PBB masih dimonopoli oleh satu negara atau sekelompok negara tertentu.
Dalam pidatonya, Perdana Menteri India Narendra Modi menekankan bahwa lembaga-lembaga global yang usang harus disesuaikan dengan perubahan dunia yang cepat. Dukungan juga datang dari anggota tetap Dewan Keamanan, yang mendorong Brasil dan India memiliki peran lebih besar di PBB, termasuk dalam struktur Dewan Keamanan.
Kecaman terhadap Terorisme dan Kasus Spesifik
Deklarasi mengutuk semua tindakan terorisme sebagai kriminal dan tidak dapat dibenarkan, tanpa memandang motif. Pernyataan itu secara eksplisit mengecam serangan mematikan di Jammu dan Kashmir pada April 2025 yang menewaskan puluhan warga sipil dan memicu serangkaian ketegangan regional.
Selain itu, anggota BRICS mengecam blokade sepihak terhadap Kuba dan menyatakan keprihatinan atas serangan yang menargetkan infrastruktur sipil serta fasilitas nuklir damai, yang dianggap melanggar resolusi Badan Energi Atom Internasional. Dokumen menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan fasilitas nuklir harus selalu dijaga, sebuah rujukan yang dipahami banyak pihak berkaitan dengan kekhawatiran atas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporozhye.
Posisi terhadap Konflik dan Pengusiran Paksa
Dalam teks deklarasi, negara-negara BRICS menolak pengusiran paksa warga Palestina dari wilayah yang diduduki serta perubahan demografis yang dipaksakan di Jalur Gaza. Kelompok itu juga menyerukan penarikan pasukan dari wilayah Lebanon sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan di kawasan.
Meskipun dokumen tidak menyebut konflik Ukraina secara langsung, penekanan pada keselamatan nuklir dan perlindungan lingkungan dianggap sebagai pesan tersirat terhadap risiko yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata pada fasilitas nuklir.
Diplomasi India dan Kehadiran Pemimpin Dunia
Pengesahan deklarasi dianggap sebagai pencapaian diplomasi India yang berhasil menyatukan beragam kepentingan, termasuk mencakup keterlibatan Iran dan Uni Emirat Arab dalam isi dokumen. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menambah bobot politik pertemuan tersebut.
KTT juga menandai perluasan BRICS dari lima anggota awal menjadi 11 anggota penuh dalam dua dekade terakhir, sebuah perubahan yang memperbesar basis ekonomi dan pengaruh kelompok di panggung internasional. Para peserta menyepakati China sebagai tuan rumah konferensi BRICS berikutnya untuk melanjutkan agenda kerja sama.
Berita ini disusun berdasarkan observasi deklarasi publik dan pernyataan resmi para pemimpin peserta tanpa menyertakan kutipan dari sumber pihak ketiga.
