Jakarta, Maret.id — Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, meminta pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas dalam menyikapi persoalan rokok ilegal. Ia menegaskan pentingnya evaluasi dan kemungkinan pencopotan pejabat Bea dan Cukai yang dianggap gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Menurut Haris, masalah rokok ilegal berkaitan erat dengan dampak ekonomi yang lebih luas. “Jika dibiarkan, peredaran produk ilegal akan menciptakan persaingan yang tidak sehat dan secara perlahan menghantam industri rokok yang selama ini patuh membayar cukai,” kata Haris.
Ia menyoroti bahwa keluhan dari industri rokok terkait tingginya beban cukai seharusnya diindahkan pemerintah. “Mekanisme pengawasan negara patut dipertanyakan ketika produk legal harus menanggung biaya yang lebih tinggi dibandingkan produk ilegal,” sambungnya.
Haris memperingatkan bahwa kondisi ini dapat berujung pada efisiensi yang mempengaruhi tenaga kerja. “Kita tidak boleh menunggu sampai badai PHK terjadi baru pemerintah bertindak,” tegas Haris. Ia juga mengingatkan bahwa Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam menjaga pemasukan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
“Dirjen Bea Cukai harus bertanggung jawab secara institusional. Jika tidak mampu memberantas jaringan peredaran rokok ilegal, maka harus dievaluasi,” imbuh Haris. Dia menekankan bahwa penindakan harus dilakukan terhadap jaringan besar pengedar rokok ilegal dan bukan hanya pedagang kecil.
“Jangan hanya pedagang kecil yang ditangkap. Bongkar dari hulunya. Negara harus menghadapi mafia cukai,” tegasnya kembali.
Haris mengingatkan bahwa dampak dari masalah ini dapat meluas. “Ketika industri legal kehilangan pasar, produksi dapat menurun dan berpotensi berujung pada PHK,” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa isu ini tidak hanya terbatas pada industri rokok, melainkan akan berpengaruh pada penerimaan negara dan keberlangsungan industri nasional. “Ini soal penerimaan negara, investasi, lapangan kerja, dan kesinambungan industri,” ungkap Haris.
Oleh karena itu, ia mendesak agar Presiden dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja Bea dan Cukai. “Jika ada pejabat yang tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, ganti. Negara tidak boleh kalah dengan mafia cukai,” pungkas Haris.
