Jakarta, Maret.id — Pergantian Menteri Keuangan Republik Indonesia perlu melampaui aspek pergantian figur dalam kabinet. Momentum ini seharusnya digunakan sebagai ruang refleksi untuk mengevaluasi kebijakan fiskal dan APBN, terutama dalam mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto, serta menjaga kesinambungan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Dr. Muhammad Aras Prabowo, seorang pengamat akuntabilitas, mengungkapkan bahwa persoalan fiskal Indonesia tidak semata-mata terletak pada siapa yang memimpin Kementerian Keuangan. “Tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana menyelaraskan besarnya agenda pembangunan dengan kapasitas fiskal negara,” tegas Aras.
Ia menambahkan, “Problem fiskal kita jauh lebih struktural, ketika ambisi program bergerak lebih cepat daripada kapasitas APBN, maka ruang fiskal akan tertekan dan kesinambungan kebijakan menjadi sulit dibangun,” sambungnya.
Dari sudut pandang Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, APBN merupakan instrumen utama dalam menerjemahkan visi pembangunan ke dalam program konkret. “Karena itu, APBN tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai instrumen pembiayaan atas seluruh agenda pemerintah,” kata dekan fakultas tersebut.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kemampuan penerimaan negara, ruang belanja, dan risiko pembiayaan. “Di titik inilah konsep asitinajang dalam budaya Bugis menjadi relevan,” sambungnya. Konsep ini mengandung makna kepatutan dan penempatan sesuatu secara proporsional.
Dalam konteks ini, Aras percaya bahwa prinsip tersebut dapat dijadikan etika dalam pengelolaan keuangan negara. “Dalam perspektif akuntabilitas, APBN bukan hanya soal dari mana uang diperoleh dan ke mana uang dibelanjakan,” kata Aras.
“Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah setiap kebijakan masih berada dalam batas kewajaran,” lanjutnya. Dia menegaskan bahwa ekspansi fiskal bukanlah hal yang selalu keliru. Negara memerlukan keberanian untuk membiayai program strategis dan membangun infrastruktur.
Namun, Aras mengingatkan bahwa perubahan kebijakan yang terlalu cepat dan radikal dapat membuat APBN kehilangan konsistensi. “Kebijakan fiskal membutuhkan kesinambungan karena dampaknya tidak selalu berhenti dalam satu tahun anggaran,” tuturnya.
“Jika perubahan kebijakan fiskal terlalu radikal dan reaktif, siapapun Menteri Keuangannya akan sulit membangun kebijakan yang sustainable,” imbuhnya. Aras menekankan pentingnya membangun kebijakan dengan prinsip asitinajang sebagai landasan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
