Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengkaji kemungkinan pengembalian kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat.
“Kalau tidak salah, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat,” kata Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, dalam program Presiden Prabowo Menjawab, yang disiarkan pada 17 September 2026.
Prabowo menjelaskan bahwa desentralisasi adalah bagian dari semangat demokratisasi yang bertujuan baik. Namun, pengalihan kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah menghadirkan tantangan dalam menjaga objektivitas dan kualitas tenaga pendidik.
“Kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita,” tutur Prabowo.
Ia menekankan perlunya mempertimbangkan apakah proses rekrutmen oleh bupati berlangsung objektif atau tidak. Dalam menanggapi permasalahan kualitas guru yang belum merata, pemerintah mempertimbangkan pelaksanaan kursus dan program peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik.
Digitalisasi ruang kelas juga akan menjadi salah satu langkah untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. “Mungkin kita harus bikin kursus-kursus dan upgrading guru-guru itu,” imbuh Prabowo.
Prabowo juga mengusulkan rencana crash program dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu sekolah-sekolah yang paling tertinggal.
“Langkah yang sedang saya pikirkan adalah merekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru darurat,” tegas Prabowo.
Ia mencontohkan bahwa dari 300 ribu sekolah, pemerintah dapat memulai dengan merekrut 30 ribu sarjana untuk ditugaskan ke sekolah-sekolah yang paling membutuhkan.
Sebagai alternatif lainnya, pemerintah juga mempertimbangkan penugasan aparatur sipil negara (ASN) yang telah bekerja untuk membantu sekolah tertentu selama dua atau tiga minggu sesuai kebutuhan.
