Jakarta, Maret.id — Forum Diskusi Aktual (FDA) MPR RI digelar pada Kamis, 17 September 2026, dengan tema pentingnya Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (PPIB). Kegiatan itu dibuka oleh Eddy, yang menggarisbawahi krisis iklim sebagai isu mendesak yang dihadapi seluruh dunia.
Eddy menilai bahwa dampak krisis iklim berbeda dalam skala dan intensitas. Namun, ancaman seperti kenaikan suhu, polusi udara, dan cuaca ekstrem dirasakan secara global. “Permasalahan yang paling mendesak, yang universal yang dialami oleh seluruh negara di dunia tanpa terkecuali adalah krisis iklim,” tegas Eddy.
Dalam konteks Indonesia, ia mengungkapkan bahwa negara ini mengalami berbagai bencana terkait kondisi tersebut. Bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumatera, serta kebakaran hutan di Kalimantan, menjadi contoh nyata. Eddy menegaskan bahwa perdebatan mengenai penyebab bencana tidak boleh mengaburkan ancaman utama dari krisis iklim.
“Ancaman krisis iklim telah mengganggu sendi-sendi kehidupan manusia, mulai dari kesehatan hingga ketahanan pangan,” sambung Eddy. Untuk itu, ia menilai perlu adanya payung hukum yang kuat melalui RUU PPIB untuk mengontrol dampak perubahan iklim.
RUU tersebut akan mencakup pengaturan pengurangan emisi karbon dan pemberian insentif atau sanksi. “Aspek keadilan juga akan menjadi salah satu substansi penting di dalam RUU PPIB,” imbuh Eddy, mengacu pada kelompok yang paling terdampak seperti masyarakat pesisir dan kelompok ekonomi lemah.
Eddy juga berharap pembahasan RUU PPIB dapat dimulai pada akhir 2026. Ia mengklaim telah mendiskusikan hal ini dengan Menteri Lingkungan Hidup dan menerima respons positif. “Fraksi-fraksi di parlemen pun secara prinsip menyambut positif agar RUU PPIB dibahas dalam waktu dekat,” jelasnya.
Forum tersebut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. Diskusi melibatkan anggota Komisi XII DPR RI dan akademisi dari Universitas Indonesia untuk mendapatkan perspektif terkait penyusunan RUU PPIB.
