Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim agar segera melakukan pemeriksaan terhadap tuduhan pungutan di SMKN 1 Mojoagung, Jombang. Ia meminta agar proses pemeriksaan mencakup klarifikasi dokumen dan aliran dana yang berasal dari wali murid.
Tuduhan pungutan ini muncul setelah sejumlah wali murid melaporkan adanya penarikan uang gedung sebesar Rp1 juta dan SPP Rp100 ribu per bulan tanpa disertai bukti pembayaran resmi. “Kalau ada laporan seperti ini, jangan hanya mandek pada klarifikasi lisan. Periksa dokumennya, periksa aliran dananya…” kata Deni, Kamis (17/9/2026).
Deni menegaskan bahwa keluhan dari wali murid tidak bisa diabaikan sebagai masalah administrasi semata. Ia menyatakan pentingnya pemerintah memastikan mekanisme pembiayaan sekolah sesuai dengan ketentuan yang ada. “Jangan sampai sekolah menjadi tempat munculnya beban baru bagi orang tua…” imbuhnya.
Keluhan mengenai pungutan di SMKN 1 Mojoagung semakin mengemuka setelah wali murid mempertanyakan perubahan jumlah uang gedung dari Rp1,5 juta menjadi Rp1 juta. Mereka juga mengeluhkan tidak adanya kuitansi atas pembayaran yang diminta.
Deni meminta agar pemeriksaan mencakup sejumlah aspek, termasuk keputusan komite sekolah dan bukti pembayaran yang ada. “Orang tua berhak tahu uang yang mereka keluarkan digunakan untuk apa…” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa istilah sumbangan tidak seharusnya digunakan untuk menutupi pungutan yang sifatnya wajib. Menurutnya, pembedaan antara sumbangan dan pungutan harus jelas.
“Kebijakan Dindik Jatim menegaskan tidak ada pungutan liar di sekolah negeri. Namun, partisipasi masyarakat tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan…” tegas Deni.
Ia juga mencatat bahwa jumlah Rp100 ribu per bulan bisa menjadi beban bagi keluarga dengan pendapatan terbatas, dan oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap mekanisme pembiayaan sekolah.
“Dinik Jatim perlu bergerak aktif dan tidak menunggu masalah menjadi viral. Kami mendesak evaluasi jika ada pola keluhan yang sama di banyak sekolah…” kata Deni.
Ia menegaskan bahwa dukungan masyarakat terhadap pendidikan sangat dibutuhkan, tetapi harus dikelola dengan transparan agar tidak menambah beban bagi orang tua. “Partisipasi harus tetap sukarela dan tidak berubah jadi kewajiban yang memberatkan,” pungkasnya.
