Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, mengungkapkan bahwa Kampung Pancasila merupakan langkah inovatif dalam pembangunan kota. Program ini berupaya menjalin kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan.
Eri menyampaikan gagasannya pada pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila 2026 yang dilaksanakan di Balai Kota Surabaya. Program yang diprakarsai oleh Wali Kota Eri Cahyadi ini diikuti oleh 1.360 Rukun Warga (RW) di Kota Surabaya.
Ia menjelaskan bahwa Kampung Pancasila mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi masalah di lingkungan mereka. “Warga memiliki kapasitas untuk mengorganisasi sumber daya dan menjaga keberlanjutannya,” tegas Eri Irawan.
Menurutnya, pemerintah kota harus berperan sebagai fasilitator dan pengintegrasi kebijakan. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara terpadu.
“Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan masyarakat bertransformasi dari sekadar pelayanan menjadi kolaborasi,” kata Eri Irawan. Politisi PDI Perjuangan tersebut berpendapat bahwa Kampung Pancasila menciptakan perubahan pada paradigma birokrasi.
Kampung Pancasila memiliki empat pilar utama: lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan. Eri menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah kampung yang bersifat multidimensi.
Untuk pilar lingkungan, fokus utama adalah pengelolaan sampah berbasis sumber. “Ini penting karena sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah baru di tempat pembuangan akhir,” imbuhnya.
Sementara itu, pilar sosial budaya menyentuh isu kesehatan keluarga serta perhatian terhadap penyakit menular. Eri juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
Pilar ekonomi diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Pengembangan potensi kampung diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, Eri melihat Kampung Pancasila sebagai alat untuk mengurangi ego sektoral antar perangkat daerah. Masalah kompleks, seperti sampah dan kesehatan, memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Pengelolaan sampah, kesehatan keluarga, dan pengentasan kemiskinan adalah isu bersama yang membutuhkan solusi bersama,” ujarnya. Eri menilai Kampung Pancasila sebagai gerakan masyarakat sekaligus inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong di tingkat warga. Di sisi birokrasi, Kampung Pancasila mendorong sinergi antar perangkat daerah untuk mengatasi persoalan secara kolaboratif.
“Dengan menghidupkan semangat gotong royong, kita dapat bergerak menuju cara kerja yang lebih kolaboratif,” pungkas Eri Irawan.
