PERCEPAT PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT! MENDAGRI DUKUNG PENUH IMPLEMENTASI NOL PERSEN BPHTB DAN PBG BAGI MBR!
Jakarta, Maret.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap kebijakan nol persen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap hunian yang layak, serta mendukung program perumahan bagi rakyat. Dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang berlangsung di Gedung Graha Bhakti Praja Conference Center, Nusa Tenggara Barat (NTB), Tito menjelaskan bahwa penghapusan BPHTB dan pembebasan retribusi PBG akan sangat meringankan beban masyarakat.
Dampak Positif Kebijakan untuk Masyarakat
Tito menjelaskan bahwa dengan berlakunya BPHTB nol persen, masyarakat tidak perlu lagi membayar sekitar lima persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang seharusnya dibayarkan. Ia menambahkan bahwa upaya ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses hunian yang lebih baik.
Mendagri juga memaparkan bahwa pemerintah terus memperluas kategori MBR, agar lebih banyak masyarakat dapat mendapatkan akses ke program perumahan. Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, telah menerbitkan kebijakan yang menaikkan batas penghasilan kategori MBR.
Penekanan pada Pelayanan Publik
Dalam mendukung implementasi kebijakan ini, Mendagri mendorong seluruh daerah untuk memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berfungsi untuk memudahkan proses pelayanan perizinan, termasuk penerbitan PBG. Saat ini, telah terdapat 359 MPP yang beroperasi, dan upaya ini masih terus didorong untuk diperluas ke daerah lain.
Mendagri mengapresiasi Provinsi NTB yang dinilai berhasil dalam penerbitan PBG tertinggi di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku. Angka tersebut mencerminkan keberhasilan pengembang perumahan dalam memanfaatkan kemudahan perizinan yang pemerintah tawarkan.
Peningkatan Kinerja Pengembang Perumahan
Tito menyampaikan bahwa tingginya angka penerbitan PBG di NTB menunjukkan adanya keterlibatan yang signifikan dari pengembang perumahan. Ia memperkirakan ada sekitar 60 PBG yang telah diterbitkan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan lebih dari 3.400 hunian.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berbuah manis, dapat meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat. “Setiap PBG yang dikeluarkan berdampak langsung terhadap individu yang membutuhkan hunian, sehingga kami akan terus mendukung kebijakan ini,” tutup Tito.
Dengan langkah ini, diharapkan upaya untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia dapat terlaksana dengan lebih baik dan efisien.
