Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar untuk penanganan ruas jalan Kepanjen-Pagak di Kabupaten Malang. Ia mengingatkan agar penggunaan dana tersebut tidak hanya fokus pada penyerapannya, tetapi juga pada kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
Dewanti menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek. “Saya mengingatkan agar pemerintah dan dinas terkait tidak sekadar bekerja asal-asalan demi menyerap anggaran,” kata Dewanti, pada Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, tambahan anggaran infrastruktur harus dilengkapi dengan pengawasan yang ketat. Setiap rupiah yang dibelanjakan, lanjutnya, harus dipertanggungjawabkan melalui hasil pembangunan yang berkualitas.
“Pelaksanaan proyek harus benar-benar transparan, tepat sasaran, dan membawa hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Dewanti menambahkan penting untuk memastikan bahwa kualitas pengerjaan fisik bisa memberikan manfaat jangka panjang.
Ruas Kepanjen-Pagak merupakan salah satu dari tiga titik prioritas yang diusulkan ke pemerintah pusat dengan total nilai sekitar Rp125 miliar. Dua ruas lainnya adalah Kalipare-Donomulyo dan jalur akses menuju Pujiharjo hingga kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.
Dewanti melihat alokasi anggaran ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Malang. Namun, ia menekankan pelaksanaannya harus diawasi agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah. Jalan yang baik akan mempermudah distribusi hasil bumi, memperlancar akses pendidikan, serta menunjang mobilitas masyarakat,” ujar Dewanti.
Panjang jalur Kepanjen-Pagak dikenal krusial dalam meningkatkan konektivitas wilayah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas jalan diharapkan dapat memperlancar mobilitas dan distribusi barang.
Dewanti juga menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama. “Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat,” tuturnya.
Ia mengimbau agar pengawasan dilakukan secara menyeluruh, dari pelaksanaan hingga memastikan bahwa hasil pekerjaan di lapangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
