Jakarta, Maret.id — Isu “Black September” yang belakangan ini mengemuka di masyarakat dan media sosial tengah menjadi perhatian. Sinergi antara Polri, TNI, dan BIN diharapkan dapat menangani isu tersebut dengan baik.
Masyarakat diminta untuk tidak terjebak dalam kecemasan berlebihan, namun tetap menyikapi isu ini dengan proporsional. “Meski wacana ini memanfaatkan momen historis, bukan indikasi ancaman yang tak tertanggulangi. Percayalah, Polri, BIN, dan TNI memiliki kapabilitas dan pengalaman yang terbukti dalam menjaga keamanan nasional,” tegas Boni Hargens, analis politik dan isu intelijen di Jakarta, pada Jumat, 18 September 2026.
Boni menjelaskan bahwa istilah “Black September” merujuk pada kekhawatiran mengenai kemungkinan aksi yang disebut-sebut ingin mengganggu stabilitas politik di bulan September. Ia menuturkan bulan ini memiliki resonansi historis dan politik yang kuat di Indonesia, sehingga isu tersebut mudah dikaitkan dengan berbagai peristiwa.
“Bulan September memang sarat dengan momen-momen bersejarah penting di Indonesia, dan hal itulah yang menjadi daya tarik bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya,” imbuhnya. Boni mencatat Tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 sebagai contoh, saat demonstrasi mahasiswa menolak Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB).
Ia menduga narasi “Black September” bisa memanfaatkan memori atas peristiwa tersebut untuk membangun kecemasan publik. Namun, ia juga menekankan bahwa kapasitas aparat keamanan menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas jika terjadi gangguan keamanan. “Polri bersama BIN dan TNI sudah memiliki rekam jejak yang kuat dalam menangani kerusuhan politik,” ujar Boni.
Dia memperingatkan bahwa penyebaran narasi ketakutan dapat memperbesar dampak psikologis di masyarakat. “Ketakutan yang berlebihan terhadap wacana Black September justru memperkuat efek dari gerakan itu sendiri. Narasi ketakutan adalah bagian dari strategi destabilisasi yang ingin dicapai para pelakunya,” lanjutnya.
Boni juga meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak membesar-besarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, menjaga stabilitas nasional adalah tanggung jawab bersama antara aparat keamanan dan masyarakat. “Masyarakat tidak perlu mengabaikan wacana ini, tetapi juga jangan membesar-besarkannya hingga menimbulkan kecemasan sosial yang kontraproduktif,” tutupnya.
