KOMISI II KEMBALI MENUNGGU ARAHAN PIMPINAN PARLEMAN DAN PARPOL UNTUK REVISI UU PEMILU!
Jakarta, Maret.id — Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu di Indonesia masih menunggu petunjuk dari pimpinan partai politik dan pimpinan DPR RI. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, saat memberikan keterangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.
Menunggu Arahan Pimpinan
Doli Kurnia menjelaskan bahwa keputusan terkait pembahasan revisi UU Pemilu bergantung pada arahan pimpinan partai dan pimpinan DPR. “Kami di masing-masing partai dan fraksi sudah melakukan kajian-kajian mengenai isu-isu yang ada,” ujar politikus dari Partai Golkar ini. Meski sudah ada kajian yang dilakukan secara internal, Komisi II DPR masih menanti ‘gong’ resmi untuk memulai pembahasan revisi tersebut.
Secara informal, diskusi-riskusi telah mulai berkembang antar partai politik di DPR. “Kami ingin segera mendapatkan jadwal resmi untuk memfokuskan diri dalam pembahasan ini. Bagaimana pun, undang-undang ini memiliki posisi yang sangat penting dan strategis,” lanjut Doli.
Pentingnya Revisi UU Pemilu
Doli mengungkapkan harapannya agar pimpinan DPR bisa segera memberikan jadwal resmi untuk fokus pada revisi UU Pemilu. “Ini adalah undang-undang besar dan strategis yang harus segera dibahas, apalagi saya sudah meminta hal ini sejak setahun yang lalu,” katanya tegas.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR, M. Rifqinizamy Karsayuda, juga menyampaikan pentingnya adanya skema standar tunggal dalam revisi UU Pemilu. Skema tersebut akan mengaitkan ambang batas nasional dengan penerapan kursi di daerah. Menurutnya, perolehan kursi di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tidak akan berlaku jika tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan secara nasional.
Kebijakan untuk Pemerintahan yang Efektif
Pentingnya kebijakan ini diutarakan Rifqi, sapaan akrabnya, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Ia menekankan bahwa dukungan partai perlu dilakukan secara sehat, sehingga fungsi checks and balances dapat berjalan dengan baik. “Kebijakan ini penting untuk membangun efektivitas pemerintahan,” imbuhnya.
Rifqi berharap bahwa kebijakan yang diusulkan ini tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga di daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam sistem politik di berbagai tingkat pemerintahan. Sebagai contoh, ambang batas 6 persen untuk tingkat nasional, 5 persen untuk provinsi, dan 4 persen untuk kabupaten/kota diusulkan untuk menciptakan keselarasan dalam perolehan suara dan kursi.
Dengan adanya diskusi-diskusi yang sedang berjalan dan harapan akan adanya keputusan dari pimpinan DPR, publik menantikan langkah-langkah konkret dalam revisi UU Pemilu yang dianggap krusial. Momen ini tidak hanya akan menentukan dinamika politik ke depan tetapi juga akan berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia.
