Jakarta, Maret.id — Langkah Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang memuji kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menuai sorotan tajam.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai sikap Suahasil bertentangan dengan tindakan Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa, yang melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Kementerian Keuangan. “Terbaca publik. Purbaya menyikat dan membersihkan jajaran Bea Cukai, sementara Suahasil langsung memuji mereka, ada apa ini?” tuturnya.
Perombakan yang dilakukan Purbaya pada 10 September lalu itu menyasar ratusan pejabat, termasuk sejumlah posisi penting di DJBC. Perubahan ini menarik perhatian setelah Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama meminta agar perombakan ditunda atau dibatalkan.
Menyusul pelantikannya, Suahasil menyatakan akan mendalami perombakan di DJBC yang dilakukan Purbaya, serta menilai proses pelantikan dan keputusan yang mendasari kebijakan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa penindakan terhadap kegiatan ilegal oleh Bea Cukai akan terus berlanjut. “Kami mengapresiasi kinerja jajaran Bea Cukai di bawah kepemimpinan Djaka Budhi Utama,” imbuh Suahasil.
Muslim menilai perbedaan sikap Suahasil dan Purbaya berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama mengingat pergantian Menteri Keuangan berlangsung mendadak. “Publik bertanya-tanya dan heran. Ada anggapan di publik, apakah ini karena tekanan?” ujarnya.
Dia juga mengakui bahwa rumor yang beredar tidak selalu mencerminkan alasan sejati di balik pergantian tersebut. “Apakah benar pergantian Purbaya yang mendadak itu semata karena masalah Bea Cukai saja, atau ada hal lain?” kata Muslim.
Muslim pun mempertanyakan motivasi di balik sikap Suahasil terhadap Bea Cukai. “Apakah pujian Suahasil itu semata ABS (asal bapak senang)? Atau ada alasan lain?” tanyanya.
Di sisi lain, Purbaya menegaskan bahwa pergantian Menteri Keuangan adalah hak prerogatif Presiden. Suahasil pun memastikan akan melanjutkan koordinasi dan mendalami berbagai kebijakan yang telah berjalan di Kementerian Keuangan.
Bagi Muslim, baik penjelasan resmi pemerintah maupun isu-isu yang berkembang, perlu dicermati oleh publik. “Tentunya semua tergantung publik untuk memahami perspektif ini,” tandas Muslim.
