Jakarta, Maret.id — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni telah mengambil langkah strategis dengan berkantor sementara di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Keputusan ini muncul di tengah kondisi kabut asap yang kian mencemaskan akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan belum turunnya hujan dalam sepekan terakhir. “Kami berdua juga yang tadinya hanya berkunjung kembali memutuskan untuk beberapa hari berkantor di Kalimantan Tengah,” tutur Suharyanto di Kalteng, Senin, 21 September 2026.
Suharyanto menjelaskan bahwa luas lahan terbakar mencapai 180 hektare, dengan satuan tugas di lapangan berhasil memadamkan sekitar 150 hektare dalam sehari. Namun, masih tersisa 30 hektare yang dalam proses pemadaman.
Setiap hari, tantangan terus hadir dengan munculnya titik kebakaran baru, dan lahan gambut yang telah padam berpotensi kembali menyala. “Kabut asap masih menjadi tantangan karena tidak ada teknologi yang dapat langsung menghilangkan asap,” sambung Suharyanto.
Dia juga menyoroti dua faktor penting dalam mengurai asap, yaitu angin dan hujan. Untuk itu, pemerintah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna menghasilkan hujan. Satu pesawat OMC di Bandara Cilik Riwut terpaksa ditunda operasinya karena jarak pandang yang rendah.
Sebagai respons, OMC akan dioperasikan dari Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Pangkalan Bun, dengan mempertimbangkan prediksi cuaca dari BMKG. Suharyanto menegaskan keputusan untuk berkantor di Kalteng bertujuan mengawasi proses tersebut hingga OMC berhasil. “Supaya sampai dengan nanti operasi modifikasi cuacanya berhasil, hujan turun, paling tidak sedikit membantu terbukanya cuaca yang sekarang dipenuhi oleh kabut asap,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menhut Raja Antoni menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi awan hujan yang ada. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi dampak Karhutla. “Kita akan maksimumkan segala potensi yang ada, karena ini juga perintah Bapak Presiden agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalisir,” ujar Menhut.
Raja Antoni juga mengonfirmasi pencabutan izin lima perusahaan terkait karhutla. Ia berharap tindakan ini dapat memberikan efek jera. “Ini juga sesuai perintah Bapak Presiden penegakkan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya tajam pada yang kecil tapi juga tajam ke atas,” tegas Raja Antoni.
