Jakarta, Maret.id — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memberikan persetujuan untuk Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) bagi tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan total nilai mencapai Rp3,986 triliun.
Persetujuan ini ditujukan untuk proyek infrastruktur jalan yang direncanakan dalam Tahun Anggaran 2026-2027. Tiga paket pekerjaan yang mendapatkan pengamanan mencakup Jalan Kompleks Yudikatif, Kompleks Legislatif, dan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A.
Langkah ini ditandai dengan diadakannya Entry Meeting dan Exit Meeting Proyek Strategis Nasional bersama Otorita IKN (OIKN) pada 17 September 2026. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendukung upaya Kejagung untuk melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis di IKN.
“Saya mendukung Kejagung mengawal proyek-proyek di IKN secara penuh. Ini proyek besar, jadi seluruh anggaran yang digunakan untuk pengerjaan, pengadaan, infrastruktur, lingkungan, tenaga kerja, dsb, harus dipastikan clean dan deliver 100 persen. Jangan biarkan ada celah sedikitpun,” kata Sahroni.
Dia menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dari Kejagung hingga tahap akhir pembangunan. Legislator dari Partai Nasdem ini berpendapat bahwa proyek IKN harus menghasilkan sesuai target karena merupakan program strategis yang dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini.
“Ini warisan pembangunan yang dimulai era Presiden Jokowi dan dilanjutkan Presiden Prabowo, jadi seluruh prosesnya harus benar-benar dikawal,” tegasnya. Menurut Sahroni, pengawasan yang efektif akan menjaga proyek tetap on track, transparan, dan bebas dari kebocoran.
“Sehingga hasil akhirnya bisa maksimal dan betul-betul bermanfaat,” pungkasnya.
