Jakarta, Maret.id — Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas mendesak komunitas internasional untuk memberikan perlindungan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang menurutnya tengah menghadapi tekanan politik yang luar biasa.
Kallas menyampaikan pernyataan tersebut di sela-sela aktivitas terkait Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memperingatkan bahwa tekanan terhadap ICC dan para hakimnya dapat mencederai komitmen terhadap tatanan hukum internasional pascaperang dunia kedua. Ia menegaskan bahwa mempertahankan mekanisme penegakan hukum internasional menjadi urgen di tengah dinamika geopolitik saat ini.
Seruan untuk Melindungi Mekanisme Hukum Internasional
Menurut Kallas, perlindungan terhadap institusi seperti ICC dan Mahkamah Internasional (ICJ) merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas atas kejahatan internasional yang paling berat. “Kita harus mempertahankan mekanisme yang telah ada untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional, baik pengadilan domestik maupun internasional,” ujarnya.
Kepala pemerintahan Estonia itu menekankan bahwa tanpa perlindungan terhadap lembaga peradilan internasional, korban kejahatan berat bisa saja diabaikan karena pertimbangan politik. Pernyataan tersebut menyoroti kekhawatiran bahwa tekanan politik dapat melemahkan proses peradilan yang independen dan merugikan pencarian keadilan bagi korban.
Akuntabilitas sebagai Kunci Penegakan Hukum
Kallas juga menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam konteks hukum humaniter internasional dan menilai bahwa bila akuntabilitas diabaikan, maka prinsip-prinsip dasar hukum internasional turut terancam. Ia mengingatkan bahwa komitmen terhadap norma internasional harus dipertahankan agar mekanisme penegakan hukum tetap efektif.
Dalam perkataannya, Kallas mengingatkan dunia agar tidak melupakan janji bahwa para pelaku kejahatan internasional yang berat tidak akan lolos dari pertanggungjawaban hanya karena tekanan politik. Pernyataan ini dimaksudkan sebagai panggilan kepada negara-negara anggota PBB dan pemangku kepentingan internasional untuk memperkuat dukungan terhadap independensi peradilan internasional.
Implikasi bagi Tatanan Hukum Global
Pesan Kallas mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai stabilitas tatanan hukum internasional yang dibangun setelah Perang Dunia II, di mana lembaga-lembaga hukum memainkan peran kunci dalam mencegah impunitas. Ia menekankan bahwa melemahnya institusi-institusi tersebut dapat berujung pada ketidakpastian hukum dan meningkatnya potensi pelanggaran hak asasi manusia.
Pernyataan para pemimpin seperti Kallas di forum internasional berfungsi sebagai pengingat bagi komunitas global untuk meninjau kembali komitmen politik dan praktis dalam mendukung mekanisme penegakan hukum internasional. Tanpa komitmen tersebut, upaya menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran berat berisiko terganggu.
Kallas menutup pernyataannya dengan ajakan kepada negara-negara untuk bersama memastikan bahwa institusi peradilan internasional tetap mampu menjalankan fungsinya secara independen dan efektif. Pendekatan kolektif, menurutnya, diperlukan agar prinsip-prinsip hukum internasional tidak hanya menjadi retorika tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata.
