Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Lembaga baru ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah berbasis gambut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pembentukan BPGMN merupakan arahan langsung Presiden dalam rapat terbatas yang diadakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026. BPGMN akan berbeda dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan, karena kini lembaga ini akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
Raja Juli juga menuturkan bahwa BPGMN akan terdiri dari para ilmuwan dan profesional, serta didukung dengan anggaran yang memadai. “Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan juga para profesional yang kemudian juga dilengkapi tentunya dengan anggaran yang cukup,” tuturnya.
Lebih lanjut, Raja Juli menambahkan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di enam provinsi berbasis gambut: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menurutnya, pembentukan BPGMN merupakan langkah penting dalam memperkuat pencegahan karhutla di kawasan gambut.
Keputusan ini juga dianggap mencerminkan keterbukaan Presiden Prabowo terhadap masukan, evaluasi, dan kritik dari kalangan ilmuwan. “Jadi sekali lagi ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan, evaluasi, bahkan kritik dari para ilmuwan,” imbuhnya.
