Indonesia jalin perjanjian bebas visa diplomatik dengan 3 negara, geopolitik Memanas!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia resmi menandatangani perjanjian pembebasan visa bagi pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (PBVDD) dengan Lebanon, Saint Vincent and the Grenadines, serta Republik Dominika. Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkaian High-Level Week Sidang Majelis Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 23 September 2026.
Penandatanganan di Sidang Umum PBB
Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan penandatanganan perjanjian bilateral tersebut saat melakukan rangkaian pertemuan di sela Sidang Majelis Umum PBB. Menlu menyatakan bahwa ketiga perjanjian mulai berlaku setelah penandatanganan dan mekanisme implementasinya akan disepakati melalui saluran diplomatik.
Tujuan dan harapan kebijakan
Pemerintah menilai pembebasan visa PBVDD ini sebagai langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Pemerintah juga berharap langkah ini dapat menjadi pintu awal menuju pembahasan kemungkinan pembebasan visa bagi warga sipil Indonesia yang hendak mengunjungi ketiga negara tersebut.
Dialog dengan Lebanon: Politik dan keamanan
Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Emigran Lebanon Yousef Raggi, Indonesia dan Lebanon membahas penguatan kerja sama ekonomi serta pembangunan. Pertemuan tersebut juga menyentuh situasi kawasan, dengan isu Palestina menjadi salah satu fokus utama pembicaraan.
Kontribusi Indonesia untuk stabilitas Lebanon
Indonesia menegaskan kontribusinya terhadap perdamaian di kawasan melalui keterlibatan dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Lebanon menyampaikan apresiasi atas kehadiran personel Indonesia dalam misi UNIFIL yang dimulai sejak 2006, menurut catatan pertemuan bilateral.
Kerja sama dengan Saint Vincent and the Grenadines
Pembicaraan dengan pemerintah Saint Vincent and the Grenadines menyoroti potensi kerja sama pembangunan, termasuk program diversifikasi produk pertanian seperti mangga dan sukun. Indonesia berharap kerja sama teknis dan program peningkatan kapasitas dapat mempererat hubungan antara kedua negara kepulauan.
Hubungan dengan Republik Dominika dan peluang ekonomi
Perjanjian PBVDD dengan Republik Dominika dinilai dapat mendorong mobilitas pejabat dan membangun kepercayaan kedua negara dalam iklim hubungan yang lebih luas. Kedua kementerian juga menekankan potensi peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui forum ekonomi yang lebih terstruktur.
INA-LAC Business Forum sebagai platform
Kementerian Luar Negeri menegaskan peran Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) Business Forum sebagai wadah penguatan kerja sama ekonomi sejak 2019. Forum ini dipandang strategis untuk memperluas pasar ekspor dan menarik investasi dari kawasan Amerika Latin dan Karibia.
Isu geopolitik dan pencalonan di Dewan Keamanan PBB
Dalam agenda bilateral, Menlu Sugiono turut menggalang dukungan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030. Pertukaran pandangan tentang isu geopolitik global juga menjadi bagian dari upaya diplomasi yang lebih luas.
Penandatanganan ketiga perjanjian PBVDD tersebut digambarkan sebagai cerminan komitmen Indonesia untuk memperluas dan memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat. Pemerintah berharap langkah ini akan menerjemahkan hubungan bilateral menjadi kerja sama yang semakin konkret dan saling menguntungkan di berbagai bidang.
