Jakarta, Maret.id — PKB meminta seluruh kader agar menghormati dan mematuhi hasil Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Jombang, Jawa Timur. Permasalahan mengenai keabsahan hasil forum tersebut mulai mencuat di kalangan sebagian anggota.
Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar ini menegaskan komitmennya untuk tetap menghormati keputusan Muktamar dan mengikuti garis partai. “Kami menghormati sepenuhnya hasil Muktamar ke-35 NU di Jombang beberapa waktu lalu. Meskipun saat ini masih ada dinamika di kalangan nahdliyin yang mempertanyakan keabsahan hasil Muktamar, kami meminta semua kader PKB untuk tidak terlibat dan fokus pada kerja pelayanan yang menjadi agenda besar partai,” tutur Najmi Mumtaza Rabbany, Ketua Harian DPP PKB, pada Minggu, 27 September 2026.
Najmi juga menyatakan bahwa riak-riak pasca Muktamar Jombang masih terasa. Berbagai konten di media sosial, seperti podcast, meme, dan clipper, membahas keabsahan hasil Muktamar dan traffic-nya masih relatif tinggi. “Apalagi beberapa waktu terakhir ada kasus hukum yang dikaitkan dengan proses Muktamar. Tetapi situasi ini merupakan hal yang wajar di era keterbukaan informasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Najmi menegaskan bahwa PKB berpegang pada kebijakan yang menghormati sepenuhnya hasil Muktamar. “Garis ini harus dipatuhi oleh semua kader partai, baik di level pusat hingga daerah,” tegasnya. “Sebagai partai yang lahir dari rahim NU, PKB ingin melihat PBNU dalam situasi teduh agar sama-sama bisa berkhidmat untuk umat dan rakyat Indonesia,” tambahnya.
Najmi mengakui bahwa ada beberapa kader PKB yang menyampaikan aspirasi mereka terkait dinamika PBNU di platform media sosial. Ia menjelaskan bahwa itu adalah sikap personal yang tidak mewakili garis kebijakan partai. “Kami tahu dan ikut memantau berbagai pernyataan sebagian kader yang menyampaikan pendapatnya di media sosial terkait PBNU. Tetapi itu adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili sikap partai,” tegasnya kembali.
Politisi muda ini menghimbau para kader untuk mematuhi garis kebijakan partai mengenai dinamika PBNU. Ia mengungkapkan bahwa DPP PKB akan memberikan sanksi tegas bagi kader yang mengatasnamakan PKB untuk mempertanyakan keabsahan hasil Muktamar ke-35 di Jombang. “Kami akan memberikan sanksi peringatan hingga pemecatan jika ada kader yang mbalelo dan tidak mematuhi garis kebijakan partai terkait dinamika PBNU saat ini,” tegas Najmi.
