Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Son Gyong menyatakan status negaranya sebagai pemilik senjata nuklir bersifat permanen dan tidak dapat diubah, menegaskan penolakan Teheran—maaf, Korea Utara—terhadap seruan denuklirisasi internasional.
Penegasan di Majelis Umum PBB
Dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Kim mengkritik kebijakan Amerika Serikat serta dua sekutu utamanya di Asia, Jepang dan Korea Selatan, yang menurutnya memperparah ketegangan di Semenanjung Korea. Pidato ini merupakan penampilan kedua berturut-turut seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korea Utara di forum tersebut selain duta besar tetap negara itu.
Tudingan terhadap Amerika Serikat dan Sekutu Asia
Kim menuduh AS dan sekutu regionalnya menciptakan ketidakstabilan ekstrem melalui perilaku yang dia sebut bermusuhan dan provokatif terhadap Korea Utara. Pernyataan itu menegaskan kembali narasi Pyongyang bahwa kebijakan luar negeri negara-negara tersebut menjadi alasan utama pengembangan kapabilitas pertahanan Korut.
Tuduhan terhadap Jepang
Dalam pidato yang sama, Kim menyebut Jepang sebagai ancaman serius terhadap perdamaian global karena, menurutnya, Tokyo mengembangkan kemampuan serang jarak jauh yang dapat menargetkan negara-negara tetangga. Pernyataan itu mempertegas kecemasan Korut terhadap modernisasi dan perluasan kapabilitas militer Jepang di kawasan.
Klaim Kapabilitas Nuklir sebagai Penangkal
Kim juga membenarkan keberadaan dan kemampuan senjata nuklir Korea Utara, mengklaim bahwa arsenalnya cukup efektif sebagai penangkal untuk mencegah agresi militer terhadap negara itu. Pernyataan tersebut menegaskan posisi Pyongyang bahwa program senjata nuklirnya adalah kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan.
Implikasi Regional dan Internasional
Analisis singkat menunjukkan pidato ini berpotensi meningkatkan ketegangan diplomatik antara Pyongyang dan negara-negara tetangga serta mitra Baratnya. Negara-negara di kawasan dan anggota Dewan Keamanan kemungkinan akan menanggapi pernyataan keras tersebut dalam beberapa forum diplomatik mendatang.
Konteks Kunjungan dan Sejarah Hadir di PBB
Kunjungan Kim merupakan kelanjutan dari kehadiran pejabat senior Korut yang relatif jarang di Majelis Umum PBB dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran pejabat kementerian luar negeri selain duta besar mereka menandai perubahan pendekatan diplomasi publik Pyongyang terhadap isu-isu global tertentu.
Reaksi internasional terhadap pernyataan seperti ini biasanya diwarnai permintaan dialog sekaligus kecaman terhadap eskalasi retorika. Sementara itu, pengamat regional menyatakan pentingnya koordinasi diplomatik untuk meredam potensi eskalasi militer di Semenanjung Korea.
