Jakarta, Maret.id — Pembentukan Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Jawa Timur dianggap sebagai langkah penting untuk memperbaiki tata kelola BUMD. Biro baru ini diharapkan dapat meningkatkan dividen yang pada gilirannya akan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Fuad Benardi, menyebut pembentukan biro ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 13 Tahun 2026 sebagai langkah maju. “Langkah ini diharapkan dapat menjadikan pengelolaan BUMD lebih produktif,” ungkap Fuad.
Dia menambahkan, keberadaan biro spesifik ini sesuai dengan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim. Menurutnya, penting untuk mengisi posisi di biro dengan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang tata kelola maupun pengembangan bisnis BUMD.
“Harapannya nanti BP BUMD ini bisa diisi oleh jajaran pejabat ASN yang memang berkompeten,” ujarnya. Peningkatan dividen BUMD sangat penting untuk keuangan daerah, karena semakin besar kontribusi dividen, semakin banyak pula potensi PAD yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Fuad juga berharap bahwa optimalisasi kontribusi BUMD bisa membantu pemerintah daerah mengatasi tekanan fiskal, terutama dalam menghadapi defisit APBD Jawa Timur menjelang tahun anggaran 2027. Dia mendorong Gubernur Jatim untuk memilih Kepala Biro berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Dikatakan olehnya, pemilihan tenaga yang memahami pengembangan bisnis BUMD juga merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Dia membuka opsi untuk mencari sosok kompeten melalui mekanisme yang efektif.
“Kami berharap Gubernur bisa memilih kepala Biro yang terbaik sesuai kompetensinya,” kata Fuad. Pembentukan Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD ini merupakan bagian dari penataan organisasi di lingkungan Pemprov Jatim melalui Pergub Nomor 13 Tahun 2026. Biro tersebut memiliki fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, serta evaluasi pengelolaan BUMD, BLUD, dan investasi daerah.
