Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional untuk tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa pendapatan negara yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 berada dalam kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam paparan tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa belanja negara akan direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB untuk mendukung berbagai program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. “Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027 akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB,” jelasnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal.
Stabilitas Sektor Keuangan dan Moneter
Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional. Suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun akan dijaga pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen. “Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada dalam rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah,” lanjut Presiden. Dengan demikian, strategi fiskal dan moneter diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang dunia, dengan target inflasi tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Dalam pandangan Presiden, sektor energi juga berperan krusial dalam proyeksi ekonomi nasional. “Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan akan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel,” katanya. Selain itu, lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari, serta lifting gas mencapai 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Presiden Prabowo yakin bahwa dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ini harus diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya, sedangkan tingkat pengangguran terbuka diharapkan turun pada kisaran 4,30 hingga 4,87 persen. “Rasio gini pun ditargetkan semakin membaik, dengan rentang 0,362 hingga 0,367,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial.
Komitmen terhadap Kesejahteraan Rakyat
Presiden memastikan bahwa jarak antara yang terkaya dan yang termiskin harus diperjuangkan untuk terus disempitkan. Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang diambil. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai penutup, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan optimisme bahwa dengan kerja keras dan implementasi kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan yang ambisius, sekaligus memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya pada tahun-tahun mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk menjawab tantangan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
