Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya perbaikan di sektor kepemimpinan bea cukai. Permintaan tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Rabu, 20 Mei 2026.
Pentingnya Reformasi di Sektor Bea Cukai
Dalam pidatonya, Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mengganti pimpinan bea cukai yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya. “Bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Presiden.
Prabowo juga menekankan perlunya membangun institusi pemerintahan yang kuat, profesional, dan bersih dari praktik korupsi. Menurutnya, reformasi tidak hanya terbatas pada kebijakan ekonomi, melainkan juga harus menjangkau kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Membangun Pemerintahan yang Profesional
“Saya mengajak kita semua untuk bertekad membangun pemerintah yang kuat, profesional, dan tidak korupsi,” ujar Prabowo. Ia menekankan pentingnya semangat kerja seluruh jajaran kabinet dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada.
Dalam pernyataannya, Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap santai atau lamban. Seluruh anggota kabinet harus memiliki orientasi pada solusi dan siap untuk menghadapi tantangan yang ada.
Budaya Kerja dalam Birokrasi
Prabowo menggunakan istilah dalam bahasa Sunda untuk menggambarkan budaya kerja di birokrasi. Ia menjelaskan bahwa istilah “Kumaha engké?” menunjukkan sikap menunda-nunda, sedangkan “engkék kumaha?” adalah dorongan untuk mencari solusi dengan segera. “Jangan kita jadi pemerintah yang santai. Kita harus menjadi pemerintah yang didorong oleh semangat mencari jalan keluar,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan harapan Prabowo untuk menciptakan budaya kerja yang lebih baik di semua lini pemerintahan. Dengan semangat yang tepat, diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Melalui langkah-langkah ini, Prabowo memberikan sinyal jelas bahwa reformasi di sektor kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahannya menuju pembangunan yang lebih baik.
