Mantan Uskup Australia Divonis 6,5 Tahun Penjara, Memanas Kepercayaan Donatur Internasional!
Jakarta, Maret.id — Mantan Uskup Katolik Australia Christopher Saunders divonis enam setengah tahun penjara setelah dinyatakan bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap dua pemuda pribumi selama periode yang berlangsung lebih dari satu dekade. Putusan pengadilan itu menimbulkan kekhawatiran bahwa jumlah korban yang sebenarnya mungkin lebih besar daripada yang terungkap dalam persidangan.
Vonis pengadilan
Pada persidangan yang berlangsung, Saunders dinyatakan bersalah atas 13 dari 19 dakwaan pelecehan seksual yang terkait dua korban dan rentang perbuatan antara 2008 hingga 2019. Meski demikian, beberapa tuduhan berat dibatalkan di pengadilan, termasuk dakwaan yang berkaitan dengan hubungan seksual dengan anak di bawah umur dan beberapa tuduhan terhadap korban di bawah usia 13 tahun.
Beberapa tuduhan lain juga berujung pada pembebasan terdakwa, termasuk enam dakwaan yang terkait korban berusia 16 tahun, sehingga hakim menjatuhkan hukuman yang dinilai proporsional terhadap dakwaan terbukti. Hakim mempertimbangkan bukti persidangan serta pembatalan sejumlah tuduhan saat menentukan masa hukuman.
Luas dugaan pelanggaran
Semua kejadian yang berujung pada vonis itu terjadi ketika Saunders memimpin Keuskupan Broome antara 1996 hingga 2021, dan ia mengundurkan diri dari jabatannya setelah muncul tuduhan-tuduhan tersebut. Keuskupan Broome membawahi wilayah yang sangat luas secara geografis namun bermukim sedikit, dengan populasi sekitar 50.000 jiwa yang sebagian besar merupakan masyarakat adat.
Dokumen internal Gereja yang kemudian bocor ke publik menunjukkan dugaan bahwa skala pelanggaran Saunders jauh lebih besar daripada yang diadili. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Saunders kemungkinan telah melakukan pelecehan terhadap beberapa orang dan sempat mendekati puluhan anak serta pemuda pribumi lainnya.
Penyelidikan Vatikan dan proses hukum
Takhta Suci menggelar penyelidikan internal pada 2022 terkait perilaku Saunders, dan temuan penyelidikan itu dilaporkan kepada pihak berwenang Australia pada tahun berikutnya. Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti lain yang dihimpun, jaksa kemudian menangguhkan dan akhirnya mendakwa Saunders pada 2024.
Proses hukum lanjutan mengungkapkan celah bukti pada sejumlah dakwaan, yang menyebabkan pembatalan beberapa tuduhan pada tahap awal persidangan. Namun vonis atas dakwaan yang terbukti menegaskan adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh seorang pemimpin gereja.
Respons Gereja dan langkah selanjutnya
Konferensi Uskup Katolik Australia menyambut putusan pengadilan tersebut dan menegaskan pentingnya pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi. Presiden konferensi, Uskup Agung Timothy Costelloe, menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan penyintas atas penderitaan yang dialami serta pengkhianatan kepercayaan oleh seorang pemimpin gereja.
Pernyataan gereja menekankan komitmen untuk mendukung korban dan memperbaiki mekanisme pelaporan serta perlindungan bagi anak-anak dan pemuda. Para pemimpin gereja juga menyatakan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam langkah-langkah lanjutan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa.
Dampak pada komunitas pribumi
Kasus ini memicu keprihatinan mendalam di komunitas pribumi yang terdampak, mengingat sebagian besar dugaan korban berada dalam komunitas tersebut. Para pemimpin komunitas menuntut keadilan serta dukungan jangka panjang bagi korban yang mengalami trauma dan stigma sosial.
Isu-isu yang diangkat termasuk kebutuhan akan akses layanan psikososial, penguatan perlindungan anak, dan keterbukaan institusional yang lebih besar dalam menangani laporan pelecehan. Masyarakat luas juga menyerukan transparansi dalam proses penyelidikan internal gereja serta akuntabilitas yang jelas terhadap pelaku.
Putusan terhadap Saunders diharapkan menjadi titik tolak bagi upaya lebih luas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan korban mendapatkan pemulihan. Kasus ini sekaligus mengingatkan pentingnya pengawasan independen terhadap lembaga-lembaga yang memegang posisi kepercayaan publik.
