Jakarta, Maret.id — Pemerintah militer Myanmar menyatakan siap mempercepat pemulangan warga negaranya yang ditahan di pusat-pusat penahanan imigrasi di Malaysia, termasuk kelompok pengungsi Rohingya yang berada di fasilitas yang dinilai kelebihan kapasitas.
Presiden junta dan panglima tertinggi militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengungkapkan komitmen itu saat menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Putrajaya.
Pernyataan Resmi dan Rencana Pemulangan
Min Aung Hlaing mengatakan pihaknya akan mempercepat proses repatriasi dan mengirimkan kapal angkatan laut ke Malaysia untuk membawa kembali warga Myanmar.
Dalam konferensi pers bersama, ia menegaskan langkah itu sebagai bagian dari upaya koordinasi antara kedua pemerintah untuk menangani isu imigran yang menumpuk.
Kunjungan kerja Min Aung Hlaing ke Malaysia berlangsung selama dua hari dan terjadi sekitar 10 hari setelah Malaysia memulai pemulangan lebih dari 1.400 warga Myanmar.
Pemulangan massal tersebut telah memicu sorotan dan kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia yang khawatir terhadap keselamatan pemulangan ke negara yang masih dilanda konflik.
Data Pengungsi dan Kondisi di Malaysia
Pemerintah Malaysia melaporkan ada sekitar 10.388 warga Myanmar yang ditahan di kamp-kamp imigrasi di seluruh negeri hingga Agustus lalu.
Sementara menurut data Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), pada periode yang sama Malaysia tercatat memiliki 225.740 pengungsi dan pencari suaka terdaftar, di mana sekitar 90 persen berasal dari Myanmar.
UNHCR menyatakan angka pendaftar tersebut mencakup komunitas Rohingya dan kelompok etnis lainnya yang melarikan diri dari kekerasan serta penganiayaan di negara asal mereka.
Organisasi internasional itu juga memperingatkan bahwa konflik yang berlangsung dan tindakan kekerasan terhadap Rohingya terus mengancam keselamatan mereka dan mendorong munculnya aliran pengungsi baru.
Reaksi Pemerintah Malaysia dan Isu HAM
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut melalui unggahan di media sosial bahwa persoalan pengungsi telah memburuk selama beberapa dekade dan menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat Malaysia.
Anwar menegaskan sejauh ini belum ada warga Rohingya yang dipulangkan, dan Malaysia akan mempertimbangkan aspek keamanan serta kemanusiaan dalam setiap langkah pemulangan.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menekankan perlunya jaminan bahwa pemulangan tidak akan menempatkan individu pada risiko pelanggaran hak asasi atau kekerasan.
Para pengamat juga meminta keterlibatan pemantauan internasional untuk memastikan proses repatriasi memenuhi standar perlindungan internasional dan prinsip non-refoulement.
Implikasi Diplomasi dan Regional
Pertemuan antara Min Aung Hlaing dan Anwar Ibrahim menjadi sorotan karena bertepatan dengan upaya diplomatik untuk mengatur kembali keterlibatan Myanmar dalam forum regional.
Anwar menyatakan Malaysia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong pemulihan keterlibatan penuh Myanmar di ASEAN, namun menekankan pentingnya langkah-langkah yang mempertimbangkan aspek hak asasi dan stabilitas regional.
Junta militer Myanmar berkuasa setelah kudeta yang terjadi pada Februari 2021, dan sejak itu konflik internal serta penindasan terhadap kelompok-kelompok etnis menimbulkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.
Dengan latar tersebut, rencana pemulangan massal dari Malaysia menempatkan pertanyaan serius mengenai keselamatan pemulangan, kewajiban hukum internasional, dan tanggung jawab diplomatik negara-negara penerima.
Pembicaraan lanjutan antara Malaysia dan Myanmar diperkirakan akan memfokuskan pada mekanisme teknis pemulangan, verifikasi identitas, serta jaminan perlindungan bagi para kembali.
Para pengamat menilai transparansi dan keterlibatan lembaga internasional akan menjadi kunci untuk mengurangi ketegangan dan memastikan perlindungan hak-hak pengungsi dalam proses yang akan berlangsung.
