Jakarta, Maret.id — Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Tahun Anggaran 2027. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Negara
Dalam penjelasannya, Airlangga menyampaikan bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan tinggi. Target pendapatan negara dalam anggaran tersebut diproyeksikan mencapai antara 11,82 persen hingga 12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sedangkan, belanja negara diperkirakan berada di kisaran 13,62 persen hingga 14,8 persen terhadap PDB, dengan defisit anggaran diharapkan berkisar antara 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen hingga 6,5 persen dengan tarif inflasi terjaga antara 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Stabilitas Nilai Tukar dan Suku Bunga
Airlangga juga mencatat bahwa pemerintah menetapkan nilai tukar rupiah berada dalam rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Untuk suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun, diproyeksikan berada di level 6,5 persen sampai 7,3 persen, yang mencerminkan kepercayaan tinggi investor terhadap surat utang negara.
Proyeksi ini diharapkan dapat mendorong minat investasi di Indonesia. “Kami akan melakukan koordinasi yang ketat antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama dalam menjaga rantai pasok pangan,” katanya dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu, 20 Mei 2026.
Sasaran Pembangunan dan Program Kerja Prioritas
Pemerintah juga berencana menekan tingkat kemiskinan menjadi antara 6 persen hingga 6,5 persen dan mengurangi angka pengangguran terbuka hingga 4,3 persen sampai 4,8 persen. Selain itu, rasio Gini diharapkan berada dalam kisaran 0,362 persen hingga 0,367 persen, dengan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575.
Airlangga menegaskan pentingnya program kerja prioritas nasional yang mencakup beberapa pilar utama. Pilar-pilar tersebut antara lain mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan serta kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan, ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, dan penurunan kemiskinan.
“Dengan kolaborasi dan upaya bersama, kami optimis bahwa target-target ini dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Airlangga. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan yang berdampak positif bagi ekonomi dan mendorong pembangunan yang inklusif di seluruh lapisan masyarakat.
