Parlemen Yaman Desak Mesir Tak Ikut Campur Houthi

Jakarta, Maret.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Yaman, Yahya Ali al-Ra’i, melayangkan surat resmi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Mesir Hisham Badawi untuk mendesak agar Kairo tidak mengambil langkah militer dalam peningkatan ketegangan antara kelompok Houthi dan Arab Saudi. Pernyataan itu muncul di tengah eskalasi serangan dan aksi balasan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, yang memicu kekhawatiran meluas akan perluasan konflik di kawasan Teluk dan semenanjung Arab.
Seruan agar Mesir Menahan Diri
Dalam suratnya, al-Ra’i meminta pemerintah Mesir menahan diri dari keterlibatan militer langsung dan justru mendorong dukungan terhadap solusi politik yang dapat menghentikan siklus kekerasan.
Ia menuduh Arab Saudi mengabaikan upaya de-eskalasi sebelumnya dan meningkatkan operasi militer terhadap wilayah yang berada di bawah kendali Houthi, sehingga situasi berisiko meluas ke negara-negara tetangga.
Sisi: Mesir Siap Bangun Dukungan, Parlemen Harus Putuskan
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menyatakan bahwa Kairo siap mengambil langkah yang diminta Arab Saudi untuk membantu mempertahankan keamanan regional, namun menegaskan bahwa setiap tindakan militer harus mendapat persetujuan parlemen.
Sisi menambahkan bahwa jika intervensi dilakukan, langkah tersebut akan bersifat defensif dan bukan sebagai inisiator perang, sambil menyerukan legitimasi institusional melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Mesir.
Parlemen Mesir Gelar Sidang Darurat
Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dijadwalkan menggelar sidang darurat untuk membahas perkembangan situasi dan kemungkinan langkah yang akan diambil, setelah adanya permintaan dari presiden.
Waktu sidang yang dijadwalkan menjadi fokus pengambilan keputusan penting terkait posisi resmi Mesir di tengah tekanan diplomatik dan militer yang meningkat.
Latar Belakang Konflik Yaman
Konflik di Yaman berawal pada akhir 2014 ketika kelompok Houthi merebut ibu kota Sanaa dan menguasai sebagian wilayah di utara negara itu, memicu krisis yang hingga kini berkepanjangan.
Pada 2015, koalisi yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi militer untuk mendukung pemerintahan yang diakui secara internasional, dan sejak itu konflik tersebut telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas serta ketidakstabilan regional.
Dampak Regional dan Kekhawatiran Eskalasi
Pengiriman surat dari parlemen Yaman ke rekan di Mesir mencerminkan kekhawatiran bahwa intervensi militer negara ketiga dapat memperumit penyelesaian politik dan memperluas dampak konflik ke negara-negara tetangga.
Para pengamat memperingatkan bahwa eskalasi militer berisiko mengguncang stabilitas Teluk dan memicu gelombang baru krisis kemanusiaan, sehingga menambah urgensi untuk mencari jalur diplomatik yang kredibel.
Dengan meningkatnya tekanan internasional dan permintaan untuk tindakan dari berbagai aktor regional, keputusan yang diambil parlemen Mesir dalam waktu dekat dipandang krusial bagi arah perkembangan konflik dan kemungkinan dimulainya upaya diplomasi terkoordinasi untuk meredam ketegangan.





