Jakarta, Maret.id — Bupati Malang, HM Sanusi, menargetkan Kabupaten Malang bebas Anak Tidak Sekolah (ATS) atau Zero ATS pada tahun 2027. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang berencana menyediakan pendidikan kesetaraan secara gratis melalui program Kejar Paket A, B, dan C.
Data terbaru dari Pemkab Malang menunjukkan bahwa pada tahun 2026, terdapat hampir 32 ribu anak yang terdaftar sebagai ATS. Mereka berasal dari total populasi sekitar 2,65 juta jiwa, meliputi anak usia 5 sampai 18 tahun yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan.
Sanusi menegaskan bahwa pengentasan ATS merupakan salah satu prioritas daerah. “Akses pendidikan harus diperluas agar anak-anak yang tertinggal dapat kembali belajar,” tegasnya. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Workshop Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan di Gedung PGRI Kabupaten Malang, Senin (19/10/2026).
Bupati juga mengusulkan peningkatan insentif bagi guru swasta menjadi Rp 1 juta per bulan dalam anggaran 2027. “Peningkatan kesejahteraan guru harus sejalan dengan upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan,” imbuh Sanusi.
Dia menekankan bahwa meskipun rencana untuk pendidikan gratis dan kenaikan insentif sudah ada, semua itu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan DPRD Kabupaten Malang. “Harus dirapatkan dulu dengan DPRD. Jika DPRD setuju, baru bisa direalisasikan,” sambungnya.
Sanusi juga mendorong para pendidik untuk terus meningkatkan kompetensi mereka. Guru diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang kreatif dan inovatif, sehingga siswa lebih aktif dalam mengembangkan kemampuan mereka.
Lebih jauh, pembelajaran perlu mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam memecahkan masalah. “Peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan,” tutup Sanusi.
Dengan target Zero ATS pada 2027, harapannya Pemkab Malang dapat memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang belum mengakses pendidikan, sambil juga memberikan dukungan ekstra bagi tenaga pendidik. Realisasi dari program ini akan sangat bergantung pada kesiapan pelaksanaan dan persetujuan anggaran daerah.
