Malaysia Siap Bawa Isu Karhutla ke ASEAN; Memanas Tekanan Diplomatik, Risiko Ekonomi!
Jakarta, Maret.id — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan pentingnya koordinasi dan komunikasi di tingkat kawasan ASEAN untuk mengatasi kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl A. Mulachela menyatakan Indonesia terus menjaga komunikasi intensif dengan negara-negara tetangga, baik secara bilateral maupun melalui mekanisme regional ASEAN.
Nabyl menekankan bahwa penanganan dampak kabut asap tidak bisa diselesaikan oleh satu negara atau satu instansi saja sehingga diperlukan tindakan terkoordinasi.
“Indonesia serius menyikapi masalah ini dan akan terus mendorong kerja sama serta dialog untuk mencari solusi bersama,” kata Nabyl.
Koordinasi ASEAN
Indonesia mengingatkan pentingnya pemanfaatan mekanisme yang ada di ASEAN untuk menanggulangi polusi kabut asap lintas batas.
Salah satu instrumen yang disebut adalah Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution/AATHP) yang menjadi rujukan kerja sama regional.
Upaya dan Pendekatan Indonesia
Pemerintah Indonesia menyatakan akan mempertimbangkan semua tawaran kerja sama dari negara mitra yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dalam pendekatannya, Jakarta menekankan perpaduan antara aksi penanggulangan kebakaran, pemantauan, serta koordinasi kebijakan lintas sektor dan negara.
Respons Malaysia dan Agenda ASEAN
Malaysia menyatakan kesiapan untuk mengangkat isu kabut asap lintas batas dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN menjelang KTT ASEAN ke-49 yang dijadwalkan berlangsung di Manila pada November mendatang.
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyebutkan bahwa kabut asap memerlukan perhatian khusus karena tidak sepenuhnya tercakup dalam mekanisme penanggulangan bencana alam yang ada di ASEAN.
Malaysia, menurut pernyataan resmi yang dirilis, akan terus menggunakan saluran diplomatik serta mekanisme ASEAN untuk mengatasi persoalan kabut asap lintas batas dengan Indonesia.
Kuala Lumpur mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme regional agar respons terhadap insiden kabut asap menjadi lebih cepat dan terkoordinasi.
Indonesia menyambut niat untuk memperkuat mekanisme regional tersebut sambil menggarisbawahi pentingnya langkah nyata di lapangan.
Jakarta menekankan bahwa dialog dan kerja sama teknis harus diikuti dengan tindakan pencegahan, penegakan hukum terhadap pembakaran lahan ilegal, dan penggunaan teknologi pemantauan kebakaran.
Para pakar lingkungan dan pengamat regional menilai bahwa memperkuat implementasi AATHP dan memperbaiki mekanisme pemberitahuan dini dapat mengurangi dampak kabut asap di masa mendatang.
Selain itu, peningkatan kapasitas nasional dan pertukaran informasi berbasis satelit dianggap sebagai elemen krusial untuk respons lebih efektif.
Isu kabut asap juga memengaruhi hubungan bilateral dan persepsi publik sehingga transparansi serta komunikasi yang konsisten dinilai penting untuk menjaga kepercayaan antarnegara.
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan akan terus menjalin koordinasi intensif dengan semua pihak terkait untuk merespons dampak kesehatan dan lingkungan akibat kabut asap.
Pekan depan, sejumlah pertemuan teknis dan dialog bilateral kemungkinan akan digelar untuk mempercepat pertukaran data dan rencana aksi bersama antara negara-negara terdampak.
Para pemangku kepentingan diharapkan meneguhkan komitmen kolektif demi mencegah eskalasi karhutla dan meminimalkan gangguan lingkungan serta kesehatan masyarakat di kawasan.
