Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara konsisten mendesak agar Iran dan negara-negara lain bekerja sama penuh dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), kata Wakil Juru Bicara PBB Daniela Gross De Almeida. Pernyataan itu menegaskan kembali posisi PBB yang menekankan kerja sama internasional dalam penanganan isu nuklir.
Seruan PBB untuk Kerja Sama dengan IAEA
Daniela Gross De Almeida menyatakan bahwa Sekjen PBB terus menyerukan agar Iran meningkatkan keterbukaan dan memungkinkan akses teknis bagi tim IAEA. Ia juga mengimbau semua negara untuk menjalin kerja sama erat dengan badan pengawas nuklir tersebut demi stabilitas dan transparansi global.
Tekanan dari IAEA
Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi sebelumnya menyerukan agar Iran mengizinkan para ahli badan itu melakukan inspeksi fasilitas nuklirnya. Grossi juga mendorong langkah-langkah bertahap yang dapat membuka jalan bagi kembalinya inspeksi penuh ke wilayah Iran.
Penurunan Kerja Sama dan Aksi Militer
Iran diketahui mengurangi tingkat kerja samanya dengan IAEA setelah serangkaian serangan yang menimpa fasilitas nuklir utama negara itu pada Juni 2025, yang diduga melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Langkah pengurangan kerja sama ini memicu kekhawatiran internasional mengenai akses pengawasan dan verifikasi kegiatan nuklir di Iran.
Reaksi resmi dari Teheran terhadap tuntutan IAEA sempat mengakibatkan ketegangan diplomatik. Pada Juni lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menyatakan bahwa Rafael Grossi gagal mengutuk serangan yang menimpa situs nuklir Iran, sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap sikap IAEA.
Dalam beberapa bulan terakhir, IAEA terus berusaha mencari jalan diplomatik untuk mengembalikan kerja sama teknis dengan Iran. Badan tersebut merekomendasikan pendekatan bertahap yang bisa memastikan keselamatan inspeksi sekaligus memulihkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat.
Pernyataan Pemimpin Iran
Pada awal Oktober, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan kesediaan negaranya untuk menerima inspeksi nuklir dari IAEA, namun ia menekankan kekhawatiran keamanan. Pezeshkian mengingatkan bahwa sejumlah situs nuklir Iran pernah menjadi sasaran serangan setelah kunjungan dan pemeriksaan oleh badan internasional.
Pernyataan presiden itu mencerminkan dilema yang dihadapi Teheran antara memenuhi kewajiban transparansi internasional dan menjaga keamanan infrastruktur sensitif. Opsi pemeriksaan bertahap pun dipandang sebagai solusi kompromi untuk meminimalkan risiko sekaligus memenuhi tuntutan verifikasi internasional.
Upaya untuk meredakan ketegangan ini melibatkan dialog intensif antara IAEA, PBB, serta perwakilan Iran di forum internasional. Para diplomat berharap mekanisme kerja sama teknis dapat dipulihkan tanpa menimbulkan insiden keamanan lebih lanjut.
Dinamika ini juga menyoroti peran negara-negara besar dalam mempengaruhi kondisi di lapangan, termasuk tudingan soal keterlibatan militer dalam serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Komunitas internasional terus memantau perkembangan guna memastikan keselamatan para inspektur dan efektivitas pengawasan nuklir.
Penekanan PBB pada pentingnya kerja sama dengan IAEA diharapkan dapat menjadi pijakan untuk mengatasi kebuntuan dan memperkuat kerangka verifikasi nuklir global. Sementara itu, langkah-langkah diplomatik lanjutan akan menentukan seberapa cepat inspeksi bisa kembali dilakukan secara memadai di Iran.
